BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

More documents

Recommendations

Info

18c. Pasal 28H ayat 2 UUD 1945:Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untukmemperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaandan keadilan.d. Pasal 28H ayat 3 UUD 1945:Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkanpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.e. Pasal 28H ayat 4 UUD 1945:Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.f. Pasal 281 ayat 2 UUD 1945:Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atasdasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuanyang bersifat diskriminatif itu.Asas pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003diatur pada Pasal 3 sebagai berikut:Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduandengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.Penjelasan Pasal 3 selanjutnya menentukan sebagai berikut:Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asaspembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adildan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi danketerkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, danpekerja/ buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakansecara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.
19Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 selanjutnya menyatakan tentang tujuanpembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut:Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal danmanusiawi;b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerjayang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan; dand. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluargaberikut:Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, Hardijan Rusli menjelaskan sebagaia. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal danmanusiawi.Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatanyang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnyabagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan inidiharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimaldalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilaikemanusiaannya sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat, dan hargadiri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, danmerata, baik materil maupun spiritual.b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerjayang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah NegaraKesatuan RI sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikankesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenagakerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikianpula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapatmengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan.Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehinggaterpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja danpekerja/ buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisiyang kondusif bagi pengernbangan dunia usaha.d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah merupakan tenaga kerja dankeluarganya, karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganyamempunyai andil yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia. Masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata,
Page 4: sebagaimana dimaksud dalam undang-u
Page 7 and 8: 3Ibid, tanpa halaman.7
Page 9 and 10: 9Penelitian ini bertujuan untuk men
Page 11 and 12: 11Berdasarkan pengertian tenaga ker
Page 13 and 14: Jakarta. hal. 2410Abdul Khakim. 200
Page 15 and 16: 1215a. Pasal 51 ayat (1) UU No. 13
Page 17: 17ketenagakerjaan sebagai segala ha
Page 21 and 22: Hardijan Rusli lebih jauh lagi menj
Page 23 and 24: 23Pada dasarnya, hubungan kerja yai
Page 25 and 26: 25Perjanjian kerja adalah perjanjia
Page 27 and 28: Pasal 1 angka 6 menyatakan tentang
Page 29 and 30: 29secara tidak bebas, demikian juga
Page 31 and 32: 5. Kewajiban Para Pihak dalam Perja
Page 33 and 34: 33D. Outsourcing1. Pengaturan Outso
Page 35 and 36: (3) Penyedia jasa pekerja/buruh mer
Page 37 and 38: 33kerjasama yang diharapkan adalah
Page 39 and 40: 35Menurut Sehat Damanik, alasan per
Page 41 and 42: investasi, pembinaan hubungan indus
Page 43 and 44: 43Perlindungan hukum berarti perlin
Page 45 and 46: 45Konsekuensi dari tidak adanya kon
Page 47 and 48: 61 Ibid.47
Page 49 and 50: 49Hari Supriyanto lebih lanjut menj
Page 51 and 52: 513. Penegakan HukumProses penegaka
Page 53 and 54: 533) Fasilitas yang diharapkan untu
Page 55 and 56: 55Meskipun hubungan hukum antara pe
Page 57 and 58: 572) Tahapan Pelaksanaan Pengawasan
Page 59 and 60: BAB IIIMETODE PENELITIANMetode adal
Page 61 and 62: 611. Data SekunderData sekunder mel
Page 63 and 64: BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS
Page 65 and 66: 59demikian pengertian outsourcing k
Page 67 and 68: 67kerja waktu tidak tertentu yang d
Page 69 and 70:
691.1.2. Outsourcing Berdasarkan Ke
Page 71 and 72:
71(1) Dalam hal di satu daerah tida
Page 73 and 74:
73c orang perseorangan, persekutuan
Page 75 and 76:
75Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga
Page 77 and 78:
77Provinsi, dan Pemerintah Kabupate
Page 79 and 80:
sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 18
Page 81 and 82:
81Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri
Page 83 and 84:
831) Melaksanakan kontrol (pemeriks
Page 85 and 86:
85Hubungan kerja yang terjadi dalam
Page 87 and 88:
Gambar 2. Bagan alur proses pengawa
Page 89 and 90:
89Adapun jenis-jenis pekerjaan yang
Page 91 and 92:
91Pasal 4KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA(1)
Page 93 and 94:
93(9) Kewajibanyang tercantum dalam
Page 95 and 96:
95karena perusahaan outsourcing tid
Page 97 and 98:
97dilakukan berdasarkan pada Pasal
Page 99 and 100:
92dilaksanakan berdasarkan pada Pas
Page 101 and 102:
10194melakukan wawancara dengan pek
Page 103 and 104:
310waktu tidak tertentu telah sesua
Page 105 and 106:
98Dilihat dari segi kualitas, tidak
Page 107 and 108:
107B. Pembahasan1. Pengawasan Keten
Page 109 and 110:
102 Lalu Husni. 2003. Op. Cit. hal.
Page 111 and 112:
1111) Membuat rencana kerja untuk m
Page 113 and 114:
113b. Pelaksanaan Pengawasan Terhad
Page 115 and 116:
115Pegawai pengawas juga telah mela
Page 117 and 118:
117Keterbatasan biaya juga menjadi
Page 119 and 120:
119dalam praktek outsourcing hanya
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?