BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

More documents

Recommendations

Info

4102.1.11. Sesuai dengan apa yang hasil pemeriksaan di lapangan, perusahaanoutsourcing di Kabupaten Banjarnegara telah memberikan jaminansosial tenaga kerja kepada pekerjanya dengan mendaftarkan semuapekerjanya dalam program Jamsostek.2.1.12. Hal-hal yang menjadi hambatan pegawai pengawasketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakanpengawasan terhadap praktek outsourcing sehingga pengawasantidak dapat dilakukan secara optimal antara lain:1) Belum adanya peraturan perundang-undangan yangpelaksanaan pengawasan khusus untuk outsourcingTidak adanya suatu peraturan perundang-undangan yangmengatur tentang bagaimana seharusnya pengawasan terhadapoutsourcing dilakukan menyebabkan tidak adanya dasar hukumyang jelas bagi pegawai pengawas dalam melaksanakan suatupengawasan terhadap pelaksanaan outsourcing.2) Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawasketenagakerjaanJumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan diKabupaten Banjarnegara hanya berjumlah 5 (lima) orang, halini menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakanpengawasan ketenagakerjaaan terhadap praktek outsourcing,karena pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak hanyamelakukan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing saja,akan tetapi seluruh perusahaan yang ada di KabupatenBanjarnegara.
98Dilihat dari segi kualitas, tidak adanya peningkatan kemampuandari institusi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegarasendiri untuk meningkatkan kualitas dari pegawainya. Baikdengan mengikuti pelatihan ataupun diadakan pembekalanterkait dengan permasalahan outsourcing.3) Perusahaan outsourcing tidak ada yang berdomisili atauberalamat di Banjarnegara, semuanya dari Semarang danYogyakarta, sehingga sulit untuk melakukan pembinaan danpengawasan.4) Keterbatasan biayaPermasalahan dana operasional untuk melakukan pengawasandari APBD yang dirasa masih kurang.2.2. Pelaksanaan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja yangdilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap praktikoutsourcing di Kabupaten Banjarnegara2.2.1. Pelaksanaan pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerjapada praktik outsourcing yang dilakukan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas TenagaKerja Kabupaten Banjarnegara tidak jauh berbeda denganpengawasan terhadap perusahaan biasa, karena pada dasarnyapegawai pengawas dalam melaksanakan tugasnya tidakmemandang apakah perusahaan yang diperiksa merupakanperusahaan outsourcing atau bukan, selama ada obyek kesehatandan keselamatan kerja, maka pegawai pengawas kesehatan dankeselamatan kerja dapat melakukan pemeriksaan.
Page 4:
sebagaimana dimaksud dalam undang-u
Page 7 and 8:
3Ibid, tanpa halaman.7
Page 9 and 10:
9Penelitian ini bertujuan untuk men
Page 11 and 12:
11Berdasarkan pengertian tenaga ker
Page 13 and 14:
Jakarta. hal. 2410Abdul Khakim. 200
Page 15 and 16:
1215a. Pasal 51 ayat (1) UU No. 13
Page 17 and 18:
17ketenagakerjaan sebagai segala ha
Page 19 and 20:
19Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 sela
Page 21 and 22:
Hardijan Rusli lebih jauh lagi menj
Page 23 and 24:
23Pada dasarnya, hubungan kerja yai
Page 25 and 26:
25Perjanjian kerja adalah perjanjia
Page 27 and 28:
Pasal 1 angka 6 menyatakan tentang
Page 29 and 30:
29secara tidak bebas, demikian juga
Page 31 and 32:
5. Kewajiban Para Pihak dalam Perja
Page 33 and 34:
33D. Outsourcing1. Pengaturan Outso
Page 35 and 36:
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh mer
Page 37 and 38:
33kerjasama yang diharapkan adalah
Page 39 and 40:
35Menurut Sehat Damanik, alasan per
Page 41 and 42:
investasi, pembinaan hubungan indus
Page 43 and 44:
43Perlindungan hukum berarti perlin
Page 45 and 46:
45Konsekuensi dari tidak adanya kon
Page 47 and 48:
61 Ibid.47
Page 49 and 50:
49Hari Supriyanto lebih lanjut menj
Page 51 and 52:
513. Penegakan HukumProses penegaka
Page 53 and 54: 533) Fasilitas yang diharapkan untu
Page 55 and 56: 55Meskipun hubungan hukum antara pe
Page 57 and 58: 572) Tahapan Pelaksanaan Pengawasan
Page 59 and 60: BAB IIIMETODE PENELITIANMetode adal
Page 61 and 62: 611. Data SekunderData sekunder mel
Page 63 and 64: BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS
Page 65 and 66: 59demikian pengertian outsourcing k
Page 67 and 68: 67kerja waktu tidak tertentu yang d
Page 69 and 70: 691.1.2. Outsourcing Berdasarkan Ke
Page 71 and 72: 71(1) Dalam hal di satu daerah tida
Page 73 and 74: 73c orang perseorangan, persekutuan
Page 75 and 76: 75Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga
Page 77 and 78: 77Provinsi, dan Pemerintah Kabupate
Page 79 and 80: sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 18
Page 81 and 82: 81Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri
Page 83 and 84: 831) Melaksanakan kontrol (pemeriks
Page 85 and 86: 85Hubungan kerja yang terjadi dalam
Page 87 and 88: Gambar 2. Bagan alur proses pengawa
Page 89 and 90: 89Adapun jenis-jenis pekerjaan yang
Page 91 and 92: 91Pasal 4KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA(1)
Page 93 and 94: 93(9) Kewajibanyang tercantum dalam
Page 95 and 96: 95karena perusahaan outsourcing tid
Page 97 and 98: 97dilakukan berdasarkan pada Pasal
Page 99 and 100: 92dilaksanakan berdasarkan pada Pas
Page 101 and 102: 10194melakukan wawancara dengan pek
Page 103: 310waktu tidak tertentu telah sesua
Page 107 and 108: 107B. Pembahasan1. Pengawasan Keten
Page 109 and 110: 102 Lalu Husni. 2003. Op. Cit. hal.
Page 111 and 112: 1111) Membuat rencana kerja untuk m
Page 113 and 114: 113b. Pelaksanaan Pengawasan Terhad
Page 115 and 116: 115Pegawai pengawas juga telah mela
Page 117 and 118: 117Keterbatasan biaya juga menjadi
Page 119 and 120: 119dalam praktek outsourcing hanya
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?