BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2). Ketentuan selengkapnyaPasal 182 adalah sebagai berikut:(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepadapegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusussebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangantentang tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukantindak pidana di bidang ketenagakerjaan;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukumsehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang buktidalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentangtindak pidana di bidang ketenagakerjaan;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dang. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan tentang adanya tindak pidana di bidangketenagakerjaan.(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan yang mempunyai kompetensi pengawasan. Dengandemikian tugas dan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan tidak dapatdilaksanakan oleh orang lain selain Pegawai Pengawas Ketenagakerjaansebagaimana dimaksud Pasal 176 dan Pasal 177 UU No. 13 Tahun 2003.Pasal 176 menyatakan bahwa:Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawasketenaga-kerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen gunamenjamin pelaksanaan peraturan perundang -undanganketenagakerjaan.73