- Page 6 and 7: 63. Usaha tenaga pengamanan (securi
- Page 8 and 9: 8utama sehingga praktik outsourcing
- Page 10 and 11: BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Hukum Kete
- Page 12 and 13: 10Lalu Husni mengemukakan pendapatn
- Page 14 and 15: a. Untuk mencapai/melaksanakan kead
- Page 16 and 17: 13Penjelasan Umum atas UU No. 13 Ta
- Page 18 and 19: 18c. Pasal 28H ayat 2 UUD 1945:Seti
- Page 20 and 21: 20baik materil maupun spiritual tid
- Page 22 and 23: Pasal 5 merupakan perlindungan bagi
- Page 24 and 25: inilah hukum dijadikan sarana guna
- Page 26 and 27: 26Biaya yang timbul dari diadakanny
- Page 28 and 29: 3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja28
- Page 30 and 31: 30adanya masa percobaan. Masa perco
- Page 32 and 33: 322) Buruh/pekerja menaati aturan d
- Page 34 and 35: 34(5) Perubahan dan/atau penambahan
- Page 36 and 37: Sementara menurut Libertus Jehani:3
- Page 38 and 39: 38Ketetapan akan sifat dan jenis pe
- Page 40 and 41: 404. Kompleksitas OutsourcingLegali
- Page 42 and 43: Tugas dan fungsi pengawas ketenagak
- Page 44 and 45: hal .13.pidanadanq=Nasional. Pada t
- Page 46 and 47: 46Hukum menentukan kepentingan-kepe
- Page 48 and 49: 48Suatu lembaga hukum merupakan ala
- Page 50 and 51: 50Perlindungan tenaga kerja menurut
- Page 52 and 53:
46Agar hukum berfungsi dengan baik,
- Page 54 and 55:
54Campur tangan negara dalam pemeli
- Page 56 and 57:
56Pengawasan ketenagakerjaan merupa
- Page 58 and 59:
tersebut sesuai prosedur hukum yang
- Page 60 and 61:
60A. Metode PendekatanMetode pendek
- Page 62 and 63:
62E. Metode Pengumpulan Data1. Data
- Page 64 and 65:
Perjanjian Kerja untuk Waktu Terten
- Page 66 and 67:
(5) Perubahan dan/atau penambahan s
- Page 68 and 69:
68untuk pekerjaan yang bukan pekerj
- Page 70 and 71:
70Perusahaan pemborong pekerjaan se
- Page 72 and 73:
72b. Dilakukan dengan perintah lang
- Page 74 and 75:
74Permohonan ijin operasional perus
- Page 76 and 77:
76(3) Dalam hal terdaftar ketentuan
- Page 78 and 79:
94Lalu Husni. 2003. Op. Cit. hal. 1
- Page 80 and 81:
80Sedangkan pada Pasal 177 dinyatak
- Page 82 and 83:
ketenagakerjaan tidak boleh menyimp
- Page 84 and 85:
84b) Tindakan refresif nonyustisial
- Page 86 and 87:
86Berdasarkan penjelasan tersebut d
- Page 88 and 89:
881.3. Praktik Outsourcing di Kabup
- Page 90 and 91:
90Pasal 1PENGERTIAN UMUMDalam perja
- Page 92 and 93:
92Kematian dan Jaminan Hari Tua yan
- Page 94 and 95:
942.1. Pelaksanaan pengawasan norma
- Page 96 and 97:
96KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata
- Page 98 and 99:
98outsourcing. Dari pemeriksaan ter
- Page 100 and 101:
100bulan terakhir. Pengawasan ini d
- Page 102 and 103:
ditetapkan menurut Peraturan Menter
- Page 104 and 105:
4102.1.11. Sesuai dengan apa yang h
- Page 106 and 107:
1062.2.2. Pelaksanaan pengawasan ke
- Page 108 and 109:
108101diperiksa maupun keterangan y
- Page 110 and 111:
110Berdasarkan data primer nomor 2.
- Page 112 and 113:
1123) Melaporkan dan melakukan peny
- Page 114 and 115:
106pengawasan di perusahaan atau di
- Page 116 and 117:
116mengawal adanya praktik outsourc
- Page 118 and 119:
BAB VPENUTUPA. SimpulanBerdasarkan
- Page 120:
1203. Keterbatasan biaya operasiona