BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

ketenagakerjaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturanperundang-undangan, standar, kriteria dan mekanisme yang ditetapkan.Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan cara melaksanakanpemeriksaan dan atau pengujian baik pertama, berkala, ulang dan khususterhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan. Pasal 4 Peraturan MenteriTenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1 984 menyatakan bahwa tahappelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terpadu meliputi:1) Pemeriksaan pertama, adalah pemeriksaan lengkap yang dilakukankepada perusahaan atau tempat kerja baru yang belum pernahdiperiksa;2) Kontrol (pemeriksaan berkala), adalah pemeriksaan ulang yangdilakukan setelah pemeriksaan pertama baik secara lengkap maupuntidak;3) Pemeriksaan khusus, adalah pemeriksaan yangdilakukan terhadapmasalah ketenagakerjaan yang bersifat khusus seperti pengujian,kecelakaan, adanya laporan pihak ketiga, perintah atasanPasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984menyatakan bahwa tugas dan kewajiban pegawai pengawas umum adalah:1) Melaksanakan pemeriksaan pertama dan kontrol (berkala) diperusahaan atau di tempat kerja;2) Memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada tenagakerja dan pengusaha atau pengurus tentang peraturan perundangundanganketenagakerjaan;3) Merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh yang perlu dirahasiakandalam menjalankan tugas dan kewajibannya;4) Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dankewajibannya;5) Mencatat hasil pemeriksaan dalam buku Akte PengawasanKetenagakerjaan dan disimpan oleh pengusaha atau pengurus.Tugas dan kewajiban pegawai pengawas spesialis diatur pada Pasal12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 sebagaiberikut:76