BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

46Agar hukum berfungsi dengan baik, hukum harus memenuhi 3 (tiga) macamkelakuan hukum, yaitu:Pertama, Hal berlakunya secara yuridis dimana penentuannyaberdasarkan kaedah yang lebih tinggi (ini didasarkan pada teori “Stufenbau”nya Kelsen), kaedah hukum itu terbentuk menurut cara yang telahditetapkan, dan menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi danakibatnya. Kedua, hal berlakunya hukum secara filosofis, artinya bahwahukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yangtertinggi. Ketiga, Hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang berintikanpada efektivitas hukum. Perihal ini ada dua teori yang menyatakan sebagaiberikut:1) Teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukumberlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa,terlepas apakah masyarakat menerima atau menolaknya.2) Teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendirian, bahwaberlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan olehmereka kepada siapa hukum tadi tertuju.Tiga macam kelakuan hukum tersebut merupakan satu kesatuan dalamsistem hukum, sebab apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan terdapatkepincangan-kepincangan. Apabila hukum hanya mempunyai kekuatanyuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum tadi hanya merupakankaedah yang mati (dode regel), jika kaedah hukum hanya mempunyaikelakuan sosiologis dalam arti teori kekuasan, maka hukum tersebutmenjadi aturan pemaksa, dan apabila suatu kaedah hukum hanyamempunyai kelakuan folosofis, maka hukum tersebut hanya berupa anganangan.74Menurut Soerjono Soekanto ada empat faktor yang saling berkaitan danmerupakan inti dari sistem penegakan hukum, ke empat faktor tersebut adalah:1) Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadiketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidangbidangkehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokanantara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atauhukum kebiasaaan. Kadangkala ada ketidak serasian antara hukumtercatat dengan hukum kebiasaaan, dan seterusnya.2) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lainmencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, danseterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akantetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terj adi gangguanpada sistem penegakan hukum.74Soerj ono Soekanto. 1983. Op. Cit. hal .35.