BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

691.1.2. Outsourcing Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor: KEP. 220/MEN/X/2004 tentangSyarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan PekerjaanKepada Perusahaan LainPasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor: KEP. 220/MEN/X/2004 mengatur tentang pengertianperusahaan, perusahaan penerima pemborongan pekerjaan danpekerja/buruh sebagai berikut:Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:(1) Perusahaan yang selanjutnya disebut perusahaan pemberipekerjaan adalah:a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milikorang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badanhukum, baik milik swasta maupun milik negara yangmempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain;b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyaipengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayarupah atau imbalan dalam bentuk lain.(2) Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan adalahperusahaan lain yang menerima penyerahan sebagianpelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.(3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja padaperusahaan penerima pemborongan pekerjaan denganmenerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu harus memenuhisyarat tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:(1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebihrendah daripada ketentuan dalam peraturan perundangundanganyang berlaku.(2) Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuksektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.