BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

49Hari Supriyanto lebih lanjut menjelaskan tentang pentingnya perlindunganhukum bagi pekerja/buruh sebagai berikut:Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat adanyahubungan diperatas (dienstverhoeding) antara pekerja/buruh denganpengusaha, dienstverhoeding menj adikan pekerj a/buruh sebagai pihak yanglemah dan termarjinalkan dalam hubungan kerja. ”kelompok yangtermarjinalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameterkehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secarakeseluruhan marj inal isasi tersebut berimplikasi ekonomi .65Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu darisegi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerjamembutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanyatindakan sewenang-wenang dari pengusaha. 66Bentuk perlindungan yangdiberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikatpekerja/buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proseshubungan industrial. H ubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanyakomunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang olehkemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalamperusahaan. 67Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja/buruhsama dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukankeduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh.Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanyahubungan diperatas (dienstverhoeding), sehingga menimbulkan kecenderunganpihak majikan/pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang kepadapekerj a/buruhnya.65Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia,Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hal. 270.66Asri Wij ayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Si nar Grafi ka. Jakarta.hal. 867Adrian Sutedi. 2009. Op. Cit. hal. 23