BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

29secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua/wali atau pengampu bagiorang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalanperjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyaikekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim. 304. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian KerjaBentuk perjanjian kerja dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.Secara normatif, bentuk tertulis dalam perjanjian kerja menjamin kepastian hakdan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan kan sangat membantuproses pembuktian. Bentuk tertulis dan lisan dalam perjanjian kerja inisebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut:(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku.Kenyataan dalam praktek menunjukkan bahwa masih banyak perusahaanyang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karenaketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena kelaziman, sehingga atasdasar kepercayaan membuat perjanjian secara lisan.Perjanjian kerja yang dibuat utuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sebagaiberikut:Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harusmenggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.Lalu Husni menjelaskan bahwa:Ketentuan Pasal 57 ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk lebih mejamin ataumenjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnyakontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan30Ibid. hal. 57