BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

More documents

Recommendations

Info

1123) Melaporkan dan melakukan penyidikan berkaitan pelanggaranpelanggaranyang dilakukan pengusaha terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan ketenagakerjaan kepada yang lebih berwenang,setelah diberikan peringatan beberapa kali. 103Dalam hal pendaftaran perjanjian penyediaan jasa/buruh atau perjanjianpemborongan pekerjaan yang dibuat antara perusahaan outsourcing denganperusahaan pengguna, telah didaftarkan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat perusahaan penyediajasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan, dalam hal ini Dinas TenagaKerja Kabupaten Banjarnegara. Hal ini merupakan suatu keawajiban yangharus dipatuhi oleh perusahaan penyedia jasa penyedia jasa/buruh sesuaiketentuan yang ada pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi Nomor: KEP. 101 /MEN/VI/2004 tentang Tata CaraPerijinan Perusahaan Jasa Pekerja/Buruh.Apabila tidak mendaftarkan perjanjian tersebut maka dapat dilakukansuatu penindakan karena telah terjadi suatu pelanggaran, tindakan tersebutadalah mencabut ijin operasional perusahaan outsourcing yang bersangkutanhal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (1) KeputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: KEP. 101 /MEN/VI/2004Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/Buruh yang bahwaDalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkanperjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, maka instansi yang bertanggungjawab di bdang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2mencabut ijin operasional perusahaan penyedia jasa keperja/buruh yangbersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5.103 Djoko Triyanto. 2004. Op. Cit., hal. 159
113b. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerjayang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap praktikoutsourcing di BanjarnegaraSalah satu unsur yang sangat penting untuk menjamin terlaksananyaperaturan kesehatan dan keselamatan kerja adalah adanya suatu sistempengawasan yang bertugas mengawasi pelaksanaan perundang-undangan.Unsur pengawasan merupakan salah satu kebijaksanaan yang bersifatpreventif untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya pelanggaranpelanggarandi bidang keselamatan kerja. Sebagai penegak hukum, pegawaipengawas ketenagakerjaan diharapkan dapat mendeteksi sedini mungkinresiko-resiko yang akan terjadi di lapangan.Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dankesehatan kerja. Perlindungan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 86 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa:Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:a. keselamatan dan kesehatan kerja;b. moral dan kesusilaan; danc. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilaiagama.Sesuai dengan rumusan pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulanbahwa semua pekerja/buruh berhak mendapatkan hak untuk memperolehkeselamatan dan kesehatan kerja, tidak terkecuali pekerja/buruh outsourcing.Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, makapemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegaramelalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah melakukan upaya
Page 4:
sebagaimana dimaksud dalam undang-u
Page 7 and 8:
3Ibid, tanpa halaman.7
Page 9 and 10:
9Penelitian ini bertujuan untuk men
Page 11 and 12:
11Berdasarkan pengertian tenaga ker
Page 13 and 14:
Jakarta. hal. 2410Abdul Khakim. 200
Page 15 and 16:
1215a. Pasal 51 ayat (1) UU No. 13
Page 17 and 18:
17ketenagakerjaan sebagai segala ha
Page 19 and 20:
19Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 sela
Page 21 and 22:
Hardijan Rusli lebih jauh lagi menj
Page 23 and 24:
23Pada dasarnya, hubungan kerja yai
Page 25 and 26:
25Perjanjian kerja adalah perjanjia
Page 27 and 28:
Pasal 1 angka 6 menyatakan tentang
Page 29 and 30:
29secara tidak bebas, demikian juga
Page 31 and 32:
5. Kewajiban Para Pihak dalam Perja
Page 33 and 34:
33D. Outsourcing1. Pengaturan Outso
Page 35 and 36:
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh mer
Page 37 and 38:
33kerjasama yang diharapkan adalah
Page 39 and 40:
35Menurut Sehat Damanik, alasan per
Page 41 and 42:
investasi, pembinaan hubungan indus
Page 43 and 44:
43Perlindungan hukum berarti perlin
Page 45 and 46:
45Konsekuensi dari tidak adanya kon
Page 47 and 48:
61 Ibid.47
Page 49 and 50:
49Hari Supriyanto lebih lanjut menj
Page 51 and 52:
513. Penegakan HukumProses penegaka
Page 53 and 54:
533) Fasilitas yang diharapkan untu
Page 55 and 56:
55Meskipun hubungan hukum antara pe
Page 57 and 58:
572) Tahapan Pelaksanaan Pengawasan
Page 59 and 60:
BAB IIIMETODE PENELITIANMetode adal
Page 61 and 62: 611. Data SekunderData sekunder mel
Page 63 and 64: BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS
Page 65 and 66: 59demikian pengertian outsourcing k
Page 67 and 68: 67kerja waktu tidak tertentu yang d
Page 69 and 70: 691.1.2. Outsourcing Berdasarkan Ke
Page 71 and 72: 71(1) Dalam hal di satu daerah tida
Page 73 and 74: 73c orang perseorangan, persekutuan
Page 75 and 76: 75Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga
Page 77 and 78: 77Provinsi, dan Pemerintah Kabupate
Page 79 and 80: sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 18
Page 81 and 82: 81Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri
Page 83 and 84: 831) Melaksanakan kontrol (pemeriks
Page 85 and 86: 85Hubungan kerja yang terjadi dalam
Page 87 and 88: Gambar 2. Bagan alur proses pengawa
Page 89 and 90: 89Adapun jenis-jenis pekerjaan yang
Page 91 and 92: 91Pasal 4KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA(1)
Page 93 and 94: 93(9) Kewajibanyang tercantum dalam
Page 95 and 96: 95karena perusahaan outsourcing tid
Page 97 and 98: 97dilakukan berdasarkan pada Pasal
Page 99 and 100: 92dilaksanakan berdasarkan pada Pas
Page 101 and 102: 10194melakukan wawancara dengan pek
Page 103 and 104: 310waktu tidak tertentu telah sesua
Page 105 and 106: 98Dilihat dari segi kualitas, tidak
Page 107 and 108: 107B. Pembahasan1. Pengawasan Keten
Page 109 and 110: 102 Lalu Husni. 2003. Op. Cit. hal.
Page 111: 1111) Membuat rencana kerja untuk m
Page 115 and 116: 115Pegawai pengawas juga telah mela
Page 117 and 118: 117Keterbatasan biaya juga menjadi
Page 119 and 120: 119dalam praktek outsourcing hanya
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?