BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

More documents

Recommendations

Info

tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalamPasal 182 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, selain PPNS, kepada PegawaiPengawas Ketenagakerjaan dapat diberikan wewenang untuk:a. melakukan pemeriksaaan atas kebenaran laporan serta keterangan tindakpidana di bidang ketenagakerjaan;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakpidana di bidang ketenagakerjaan;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukumsehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;d. melakukan pemeriksaan atas penyitaan bahan barang bukti dalamperkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindakpidana di bidang ketenagakerjaan;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang ketenagakerjaan;g. memberhentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.52
<strong>BAB</strong> IIIMETODE PENELITIANMetode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Carapenemuan tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis. 85Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja yang bersistemuntuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yangditentukan. 86Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataumenguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusahamemperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkanberarti mempeluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Mengujikebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukankebenarannya. 87Suatu penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agardiperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggunjawabkan kebenarannya. Dengankata lain metode harus ada dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian hukummerupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang berupa caraberpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika, dan pemikiran tertentuyang mempelajari satu atau lebih gej ala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.85Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1986. Penelitian Hukum Normatif (Suatu TinjauanSingkat). CV. Rajawali. Jakarta, hal. 186W.J.S Poerwodarminto.. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta.hal. 8787Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta,hal. 13-14
Page 4:
sebagaimana dimaksud dalam undang-u
Page 7 and 8: 3Ibid, tanpa halaman.7
Page 9 and 10: 9Penelitian ini bertujuan untuk men
Page 11 and 12: 11Berdasarkan pengertian tenaga ker
Page 13 and 14: Jakarta. hal. 2410Abdul Khakim. 200
Page 15 and 16: 1215a. Pasal 51 ayat (1) UU No. 13
Page 17 and 18: 17ketenagakerjaan sebagai segala ha
Page 19 and 20: 19Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 sela
Page 21 and 22: Hardijan Rusli lebih jauh lagi menj
Page 23 and 24: 23Pada dasarnya, hubungan kerja yai
Page 25 and 26: 25Perjanjian kerja adalah perjanjia
Page 27 and 28: Pasal 1 angka 6 menyatakan tentang
Page 29 and 30: 29secara tidak bebas, demikian juga
Page 31 and 32: 5. Kewajiban Para Pihak dalam Perja
Page 33 and 34: 33D. Outsourcing1. Pengaturan Outso
Page 35 and 36: (3) Penyedia jasa pekerja/buruh mer
Page 37 and 38: 33kerjasama yang diharapkan adalah
Page 39 and 40: 35Menurut Sehat Damanik, alasan per
Page 41 and 42: investasi, pembinaan hubungan indus
Page 43 and 44: 43Perlindungan hukum berarti perlin
Page 45 and 46: 45Konsekuensi dari tidak adanya kon
Page 47 and 48: 61 Ibid.47
Page 49 and 50: 49Hari Supriyanto lebih lanjut menj
Page 51 and 52: 513. Penegakan HukumProses penegaka
Page 53 and 54: 533) Fasilitas yang diharapkan untu
Page 55 and 56: 55Meskipun hubungan hukum antara pe
Page 57: 572) Tahapan Pelaksanaan Pengawasan
Page 61 and 62: 611. Data SekunderData sekunder mel
Page 63 and 64: BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS
Page 65 and 66: 59demikian pengertian outsourcing k
Page 67 and 68: 67kerja waktu tidak tertentu yang d
Page 69 and 70: 691.1.2. Outsourcing Berdasarkan Ke
Page 71 and 72: 71(1) Dalam hal di satu daerah tida
Page 73 and 74: 73c orang perseorangan, persekutuan
Page 75 and 76: 75Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga
Page 77 and 78: 77Provinsi, dan Pemerintah Kabupate
Page 79 and 80: sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 18
Page 81 and 82: 81Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri
Page 83 and 84: 831) Melaksanakan kontrol (pemeriks
Page 85 and 86: 85Hubungan kerja yang terjadi dalam
Page 87 and 88: Gambar 2. Bagan alur proses pengawa
Page 89 and 90: 89Adapun jenis-jenis pekerjaan yang
Page 91 and 92: 91Pasal 4KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA(1)
Page 93 and 94: 93(9) Kewajibanyang tercantum dalam
Page 95 and 96: 95karena perusahaan outsourcing tid
Page 97 and 98: 97dilakukan berdasarkan pada Pasal
Page 99 and 100: 92dilaksanakan berdasarkan pada Pas
Page 101 and 102: 10194melakukan wawancara dengan pek
Page 103 and 104: 310waktu tidak tertentu telah sesua
Page 105 and 106: 98Dilihat dari segi kualitas, tidak
Page 107 and 108: 107B. Pembahasan1. Pengawasan Keten
Page 109 and 110:
102 Lalu Husni. 2003. Op. Cit. hal.
Page 111 and 112:
1111) Membuat rencana kerja untuk m
Page 113 and 114:
113b. Pelaksanaan Pengawasan Terhad
Page 115 and 116:
115Pegawai pengawas juga telah mela
Page 117 and 118:
117Keterbatasan biaya juga menjadi
Page 119 and 120:
119dalam praktek outsourcing hanya
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?