BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

74Permohonan ijin operasional perusahaan penyedia jasapekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 2, berlaku untukseluruh Indonesia dengan jangka waktu yang sama, hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor: KEP. 101 /MEN/VI/2004 yangmenyatakan sebagai berikut:Ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlakudi seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang sama.Antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaanpemberi pekerjaan, wajib membuat perjanjian tertulis yangsekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang akan dilakukan,hubungan kerja yang terjadi dan perusahaan penyedia jasa/buruhbersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasapekerja/buruh sebelumnya. Pasal 4 Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.101/MEN/VI/2004 dalam halini menyatakan sebagai berikut:Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dariperusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuatperjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dariperusahaan jasa;b. penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimanadimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antaraperusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yangdipekerrjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindunganupah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihanyang timbul manjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasapekerja/buruh;c. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasaja/buruh bersediamenerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasapekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terusmenerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadipenggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.