BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

inilah hukum dijadikan sarana guna memberikan perlindungan terhadappekerja/buruh, karena sebagai konsekwensi dari hubungan kerja munculah hak dankewajiban yang oleh hukum harus dijaga dan dilindungi. Menurut Soepomosebagaimana dikutip Abdul Khakim:Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorangmajikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antarakedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihakpekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusahamempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah. 24Dasar hubungan kerja adalah perjanjian kerja yang kemudian memunculkanunsur pekerjaan, upah dan perintah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh AdrianSutedi sebagai berikut:Yang menjadi dasar hubungan kerja adalah perjanjian kerja. Atas dasarperjanjian kerja itu kemudian muncul unsur pekerjaan, upah dan perintah.Dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak,sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Denganadanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Denganperkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakanhubungan kerj a. 251. Pengertian Perjanjian KerjaSecara umum pengertian dari perjanjian kerja dapat dilihat dalam Pasal 1angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan:Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusahaatau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban parapihak.R. Subekti mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian kerjasebagai berikut:2024Abdul Khakim. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan UUNo. 13 Tahun 2003 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25.25Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 45.