24.08.2015 Views

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

513. Penegakan HukumProses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangkamewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan, usaha untukmewujudkan idea atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruhfaktor lainnya. 70 Oleh karena itu apabila hendak menegakkan hukum, makahukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Menurut Lawrence M.Friedman sebagaimana dikutip Esmi Warassih, hukum itu merupakan gabunganantara komponen struktur, substansi dan kultur. 71Friedman, sebagaimana dikutip oleh Natabaya, menyatakan sebagai berikut:Oleh Friedman struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansidiibaratkan sebagai apa yang dihasilkan atau yang dikerjakan oleh me sin, dankultur atau budaya hukum adalah siapa saja yang memutuskan untukmenghidupkan atau mematikan mesin itu. Satu saja komponen pendukungtidak berfungsi niscaya sistem mengalami disfunction (pincang) 72Kepincangan-kepincangan dalam penegakan hukum ketenagakerjaanmemang bermula dari tidak berfungsinya sistem hukum ketenagakerjaan, yangberimplikasi pada kompleksitas masalah ketenagakerjaan.a. Sistem Penegakan HukumMenurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip Nyoman Serikat PutraJaya, penegakan hukum adalah:Suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konnsef menjadikenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkankeinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginankeinginanhukum di sini adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undangyang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. 7370Esmi Warassih. 2005 Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Editor: KarolusKopong Medan dan Mahmutarom, HR. PT. Suryandaru Utama, Semarang, hal. 78.71Ibid, hal. 3072Natabaya. 2006. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Sekjen danKepaniteraan MK. RI. Jakarta, hal. 23.73Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan HukumPidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung hal. 134

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!