24.08.2015 Views

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

11Berdasarkan pengertian tenaga kerja tersebut, Hardijan Rusli memberikanpenjelasan lebih lanjut sebagai berikut:Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja/ buruh karenapengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh, yaitu tenaga kerja yangsedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belumbekerja. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalahtenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. 72. Pengertian Hukum KetenagakerjaanBatasan pengertian hukum ketenagakerjaan, dulu disebut hukumperburuhan atau arbeidrechts, juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri,yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli hukum.Tidak satupun batasan pengertian itu dapat memuaskan karena masing-masingahli hukum memiliki alasan tersendiri. Mereka melihat hukum ketenagakerjaandari berbagai sudut pandang yang berbeda, akibatnya pengertian yang dibuat tentuberbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Sebagaiperbandingan, berikut beberapa pendapat ahli hukum, sebagaimana dikutip olehAbdul Khakim, mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan:Molenaar dan Asikin menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagianhukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerjadan pengusaha serta antara tenaga kerja dan tenaga kerja. Soetiknomenyatakan bahwa hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukummengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadiditempatkan di bawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaankeadaanpenghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja.Syahrani menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah keseluruhanperaturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaituhubungan antara buruh dengan majikan dan hubungan buruh dan majikandengan pemerintah. 87Ibid. hal. 138Abdul Khakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan UUNo. 13 Tahun 2003 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4-5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!