BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejak ...

tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalamPasal 182 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, selain PPNS, kepada PegawaiPengawas Ketenagakerjaan dapat diberikan wewenang untuk:a. melakukan pemeriksaaan atas kebenaran laporan serta keterangan tindakpidana di bidang ketenagakerjaan;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakpidana di bidang ketenagakerjaan;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukumsehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;d. melakukan pemeriksaan atas penyitaan bahan barang bukti dalamperkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindakpidana di bidang ketenagakerjaan;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang ketenagakerjaan;g. memberhentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yangmembuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.52