EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial Negara dengan optimalisasi dukungan terhadap tingkat keterpilihannya sebagai representasi dari rakyat Indonesia. Kedua adalah legitimasi presiden dalam penetapan RUU APBN harus dikawal dengan penyatuan persepsi di DPR. Hak prerogratif presiden dalam pengajuan RUU APBN di amanatkan oleh UUD 1945 pasal 20 (2) sebagai legitimasi yang dimilikinya. Legitimasi presiden dalam penetapan RUU ABPN adalah sebagai upaya efektifitas dalam kerangka mengimplemetasikan program kerja yang dibangun atas kajian dan penelitian dalam pembangunan bangsa. Presiden mempunyai kewenangan dalam ikut bersama terhadap pembahasan RUU APBN, karena RUU APBN tidak sah jika tidak mendapatkan persetujuan dari presiden. Kewenangan presiden dalam penetapan RUU APBN sebagai kerangka memaksimalkan program kerja dari pemerintahan untuk merumuskan secara komprehensif terhadap aspek kerakyatan sesuai dengan visi misi yang sudah dijanjikan dan berbagai program kerja yang ditawarkan yang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, dukungan yang solid dari DPR sebagai syarat penguatan sistem presidensia. Legitimasi presiden dalam menjalankan kebijakan membutuhkan kerjasama yang konkrit dan komitmen yang kuat dari parlemen sebagai mitra koalisi dari partai politik yang menaunginya. Untuk menciptakan efisiensi sistem presidensial, presiden tidak hanya memiliki legitimasi dari keterpilihannya, akan tetapi legitimasi dari parlemen (koalisi) dapat membangun efisiensi kebijakan yang secara maksimal dapat diimplementasikan kedalam tatanan sistem presidensial. Legitimasi dari DPR perlu secara solid ditegakkan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penguatan presiden dalam program kerja pemerintaha dengan dukungan penuh dari parlemen sebagai mitra pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang populis untuk kepentingan bersama terhadap rakyatnya. Legitimasi itu akan dipenuhi jika presiden mendapatkan dukungan solid dari DPR dalam mitra koalisi, disamping legitimasi utama dari rakyat sesuai dengan yang diamantkan oleh UUD 1945. Keempat, formula kepemimpinan presiden harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu menjadi pelaksana dalam kebijakan-kebijakan strategis. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan kondisi apa yang terjadi dimasyarakat merupakan tugas presiden untuk beradaptasi dalam 486 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial kehidupan masyarakat. Presiden tidak hanya menjadi pengambil kebijakan, akan tetapi harus melaksanakan secara bersama untuk memastikan bahwa kebijakannya berjalan dengan baik. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan strategis yang dapat membantu dan membangun kehidupan mayarakat yang lebih baik, maju dan berkembang. Negara yang maju ditentukan oleh kondisi masyarakatnya. Jika masyarakatnya masih lemah, maka dapat dipastikan pemerintahannya lemah, begitupula, jika masyarakatnya kuat, baik dalam segi ekonomi, politik, pembangunan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya, maka negara itu adalah Negara yang maju dan prestise. Secara hakekat, pada prinsipnya, substansi negara adalah seluruh rakyatnya, bukan kekuasaan yang lekatkan oleh elit-elit penguasa. Paradigma kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang saat ini masih menjelma, harus dirubah kedalam komposisi yang komprehenship, yaitu dengan pemahaman secara substantive tentang makna kekuasaan. Legitimasi kekuasaan Negara berada ditangan rakyat, sudah sepantasnya rakyat mendapatkan hak atas kebutuhan dan kekuasaan yang dilekatkan oleh UUD 1945, yaitu tanah air dan isinya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kelima adalah jabatan politik yang maksimal. Jabatan politik merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar kebijakan politik. Pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh presiden dengan persetujuan DPR merupakan jabatan politik atas dasar sistem pemilu yang diimplementasikan. Artinya bahwa, jabatan politik yang diterapkan harus disesuaikan dengan komptensi dan kualitas yang dimilikinya, tidak serta merta hanya menjadi koalisi, siapapun berhak menempatkan jabatan pada jabatan politiknya. Kuatnya jabatan politik yang diisi oleh pejabat dari politisi yang dibangun atas dasar keilmuan dan komptensinya, mampu mendukung program kerja pemerintah dalam menjalankan konstitusionalnya, sehingga tidak menjadi pengahmbat laju pemerintahan dengan sistem yang dibangun untuk kepentingan rakya. Perlu ditekankan, bahwa prinsip koalisi harus dibangun atas dasar kesadaran partai politik dalam menempatkan kader terbaiknya untuk menjadi jabatan didalam pemerintahan, sehingga kinerja dari pejabat publik yang notabene adalah jabatan politik dapat berjalan secara seksama sesuai dengan ketentuan pemerintahan untuk memaksimalkan kerangka kerja pemerintahan. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 487
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 99: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 151 and 152:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?