EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, urgensi partai politik tampak sebagai salah satu sarana bagi warga negara untuk menentukan wakil rakyat di lembaga perwakilan dan pimpinan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Secara lebih khusus, partai politik (khususnya yang memenuhi persyaratan yang ada) merupakan “kendaraan” untuk menghantarkan seseorang untuk mengikuti perhelatan pilpres. 2. Problematika Pilpres 2004 dan 2009 Penyelenggaraan pilpres 2004 dan 2009 harus diakui menjadi tonggak dan lembaran baru kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Meskipun penyelenggaraan bernegara saat itu masih dalam masa transisi menuju reformasi, namun telah ada komitmen dan konsensus politik melalui perundang-undangan dan praktik yang memungkinkan rakyat (pemilih) terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan ikut serta menentukan penyelenggara negara yang duduk di lembaga perwakilan (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Hal semacam ini tidak kita jumpai dalam regulasi dan praktik pengisian jabatan presiden dan wakil presiden sejak kemerdekaan sampai 2004. Meskipun telah ada pergeseran dalam regulasi dan praktik pengisian jabatan presiden dan wakil presiden 2004 dan 2009, namun masih ditemukan sejumlah problematika yang bersifat substantif dan teknis, yang terjadi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pemungutan suara. Sudi Prayitno 18 mengemukakan tiga masalah mendasar dari sisi yuridis terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2009 yaitu: kelemahan peraturan perundangundangan tentang Pilpres, kelemahan penyelenggara, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Kelemahan peraturan perundang-undangan (baik UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 42 Tahun 2008) berkenaan dengan tidak adanya peluang calon perseorangan, tugas kewenangan dan kewajiban KPU serta Pengawas Pemilu, pengaturan tentang hak memilih, penyusunan daftar pemilih, pemungutan suara dan pelanggaran pilpres. Kelemahan penyelenggara berkenaan dengan sosialisasi pilpres yang minim, pemahaman yang lemah terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pilpres serta sikap yang tidak independen. Kemudian, perihal partisipasi 18 Sudi Prayitno, Refleksi Yuridis Pilpres 2009, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, April 2009, h. 59 – 73. 606 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif masyarakat yang rendah tampak dari adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 27,77 % atau sebesar 49. 212.158 pemilih. a. Problem Demokratis Kata kunci pemilu yang demokratis yaitu tersedianya ruang dan kebebasan bagi rakyat (pemilih) untuk ikut mempersiapkan dan menentukan penyelenggara negara melalui kegiatan pemilihan umum. Secara normatif, baik pada tataran konstitusi (UUD 1945) maupun perundang-undangan lainnya, telah diakui adanya hak rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan yang ada. Namun dalam praktik, keterlibatan pemilih belum lengkap karena masih adanya sejumlah warga negara yang berhak namun tidak didaftarkan sebagai pemilih, sehingga pada akhirnya tidak terlibat dalam pemilihan umum. Hal ini terjadi karena minimnya dukungan administrasi dari pemerintah untuk menyiapkan data base yang digunakan oleh penyelenggara (KPU). Data berikut menunjukan jumlah pemilih terdaftar di DPT, pemilih yang gunakan hak pilih dan tidak gunakan hak pilih, serta pemilih yang tidak terdaftar melalui DPT. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih DPT yang gunakan hak pilih Pemilih DPT yang tidak gunakan hak pilih Pemilih Tambahan di luar DPT (A7 & KTP) 176.411.434 127.179.375 49.212.161 804.250 Sumber : Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, www.kpu.go.id Selain problematika administrasi, keterlibatan pemilih masih bersifat semu karena penentuan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik secara elitis, walaupun dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 jo Pasal 10 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. Meski diperintahkan agar dilakukan secara demokratis dan terbuka, namun dengan adanya frase “sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan” menjadi alasan atau pintu masuk Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 607
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 171 and 172: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 219: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?