EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Gambar 2 Kesepakatan Dasar dalam Amandemen Konstitusi Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Dasar Pemikiran Perubahan Tujuan Perubahan • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi Jumlah: • 16 bab • 37 pasal • 49 ayat • 4 pasal A.P • 2 ayat A.T • Penjelasan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden • Pasal-pasal multitafsir • Pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan UU • Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan UUD 1945 Menyempurnakan aturan dasar: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pemisahan kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis Jumlah: • 21 bab • 73 pasal • 170 ayat • 3 pasal A.P. • 2 Pasal A.T. • Tanpa Penjelasan • Sidang Umum MPR, 1999 Tgl.14-21 Okt 1999 • Sidang tahunan MPR, 2000 Tgl.7-18 Agt 2000 • Sidang tahunan MPR, 2001 Tgl.1-9 Nov 2001 • Sidang tahunan MPR, 2002 Tgl.1-11 Agt 2002 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan NKRI • Mempertegas sistim presidensial • Penjelasan UUD 1945 ditiadakan, hal-hal normatif masuk pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR XI/2001 Sumber: Bahan Sosialisasi MPR RI Berdasarkan gambar diatas jikalau digunakan metode penafsiran melalui penelusuran dari aspek sejarah (historis) perdebatan perumusan konsep Pemilihan umum dalam konstitusi maka akan merujuk pada pertimbangan untuk dilakukannya Pemilihan Umum secara bersama-sama dan/atau serentak. Sebagai salah satu agenda pembaharuan sistem hukum dan sistem politik 530 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung mulai berkumandang sejak MPR melakukan amendemen yang pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Serentak dengan itu berkembang pula gagasan mengenai parlemen dengan sistem bicameral. Kedua hal ini disadari benar akan membawa implikasi perubahan yang cukup besar dalam sistem ketatanegaran Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Urgensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sebenarnya dilatarbelakangi hal-hal empiris berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara selama ini di Indonesia. Arti penting pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung perlu dilihat terutama berdasarkan kenyataan tentang luasnya cakupan tugas, wewenang dan tanggung jawab Presiden Republik Indonesia yang pernah terbukti melahirkan pemerintahan yang sentralistik dan otoritarian lantaran Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan dengan tujuan pembenaran executive heavy. 16 Berdasarkan uraian diatas maka penelusuran dokumen akan didapati argumentasi A. M. Luthfi 17 yang mengusulkan rumusan mengenai bab yang ia beri judul “Pemilihan Umum” agar dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia, serentak. Sementara itu, materi yang diusulkan F-KB untuk mengisi Bab Pemilu adalah sebagai berikut: 18 “Yang berikutnya, dalam kaitan wilayah ini. Akan ada pemilu yang dilaksanakan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan atau walikota. Yang itu tentu waktunya tidak bisa ditetapkan karena menyangkut masa bakti dari masing-masingnya. Yang ketiga, menyangkut tentang prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal, dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia”. Pada fase berikutnya Soewarno dari F-PDIP mengusulkan: 19 “Agar pemilu untuk legislatif dan kepresidenan dilaksanakan serentak dan sekali. Pemilu itu diadakan serempak dan sekali saja, baik menyangkut Presiden dan Wakil Presiden, menyangkut Anggota DPR Pusat, DPRD, maupun Dewan Perwakilan Daerah. Jadi dengan demikian akan terjadi kerja yang efsien dan juga hasilnya maksimal 16 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Jakarta: MKRI, 2010, h. 469. 17 A.M. Luthfi dikutip dari Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Op.cit 546 18 Op,cit h. 546. 19 Op.cit 546. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 531
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 143: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 195 and 196:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?