EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah dan membubarkan negara proklamasi 1945. Sebaliknya Partai Politik (Parpol) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menganggap secara substansi apa yang mereka lakukan merupakan pekerjaan mulia dan konstitusional dalam rangka pembangunan karakter bangsa untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Putusan MK menyatakan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut secara hukum telah memberikan kepastian bahwa penggunaan istilah empat pilar berbangsa dan bernegara tidak dapat digunakan lagi. Namun permasalahannya kemudian muncul tafsir-tafsir yang berbeda baik oleh pemohon, maupun MPR mengenai tindak lanjut terhadap putusan ini. Pemohon melalui kuasa hukumnya T.M. Lutfi Yazid sesaat setelah pengucapan putusan oleh MK menyatakan pasca putusan MK ini sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara sudah tidak diperlukan lagi, sehingga menghemat uang negara di tengah krisis multidimensi. 1 Lebih lanjut menurut T.M. Lutfi Yazid setelah putusan MK ini jika ada anggota MPR yang memakai anggaran negara untuk sosialisasi empat pilar, maka anggota MPR tersebut bisa disebut melakukan korupsi. 2 Sebaliknya Ketua MPR Sidarto Danusubroto, berpandangan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tetap harus dilanjutkan. 3 Alasannya menurut Sidarto, yang dibatalkan oleh MK hanyalah frasa ”empat pilar berbangsa dan bernegara”, dengan demikian tidak benar pandangan yang menyatakan pasca putusan MK terkait Pasal 34 ayat 3b huruf a UU Parpol, maka sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi diperlukan, apalagi dihapuskan. Lebih lanjut menurut Sidarto sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dilanjutkan sebagai bagian dari pendidikan politik dan pembangunan karakter bangsa. 4 Perbedaan tafsir atas konstitusionalitas pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai bentuk pendidikan karakter bangsa yang dilakukan oleh Parpol dan MPR sebagai akibat putusan MK Nomor 100/ PUU-XI/2013 perlu diberikan jalan keluar mengingat dampak atas keragu-raguan legalitas kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1 Hukumonline, “MK Kukuhkan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Istilah pilar kebangsaan dihapus”. http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt533d912c89a1c/mk-kukuhkan-pancasila-sebagai-dasar-negara, diakses 10 Mei 2014 2 Ibid 3 Vivanews, “Ketua MPR: Sosialisasi Empat Pilar Harus Dilanjutkan, 4 Pilar tidak untuk mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara”, http://politik.news.viva.co.id/news/read/496059-ketua-mpr--sosialisasi-empat-pilar-harus-dilanjutkan, diakses 10 Mei 2014. 4 Ibid 494 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (APBN) ini bisa berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum penggunaan anggaran maupun efektifitas penerimaan masyarakat atas kegiatan tersebut. Selain mengenai konstitusionalitas, hal lainnya yang perlu segera mendapatkan konsensus dari para penyelenggara negara dan masyarakat adalah mengenai model pendidikan karakter bangsa yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945. Apakah tepat meletakkan tugas utama untuk melakukan pendidikan karakter bangsa melalui sosialisasi nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara kepada MPR sebagai lembaga legislatif ataukah tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai lembaga eksekutif. 5 Tulisan ini akan membahas penyelesaian kedua permasalahan ketatanegaraan tersebut. PEMBAHASAN 1. “Anak Panah Ganda” Permohonan Pokok gugatan pemohon dalam perkara pengujian UU Parpol ini adalah Pasal 34 ayat (3b) huruf a dimana dalam pasal a quo disebutkan pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan: a.pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut dianggap inkonstitusional, sebab Pancasila yang merupakan dasar negara disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang dalam hal ini disebut sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara. Pasal a quo didalilkan pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 alenia keempat. 6 Dalil pemohon mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada argumentasi sebagai berikut: Pertama, Dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 5 Menurut Montesquieu maupun Frank J Goodnow, yang dimaksud dengan fungsi legislatif atau legislature dalam arti luas itu adalah menyatakan keinginan negara yang tertuang dalam UUD dan UU/berwenang membentuk UUD dan UU, jadi bukan terbatas kegiatan membentuk UU (fungsi legislatif secara sempit). Di Indonesia Pasca perubahan UUD 1945 jika dikaitkan dengan teori Montesqiue maupun Goodnow tentang fungsi legislatif dalam arti luas tersebut maka MPR termasuk didalamnya. Lihat Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral, (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara), Jakarta: UI Press, 2010, h. 350. 6 Alenia keempat Pembukaan UUD 1945: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 495
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 111 and 112: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 159 and 160:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?