EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala Kalau dicermati putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 merupakan perkara judicial review Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 terhadap a). Pasal 5 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, b). Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, c). Pasal 9 ayat (6) Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan d). Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Pertimbangan MK mengambil putusan didasarkan pada putusan MA di atas tidak saja merupakan bentuk pengakuan kewenangan konstitusional MA untuk judicial review, tetapi pengakuan pada semua argumentasi hukum yang diambil MA dalam mengambil putusan. Artinya argumentasi-argumentasi hostoris, prinsip/asas peraturan perundang-undangan, penguasaan efektif dan pelaksanaan hak-hak politik warga negara menjadi alas hak bagi pemerintah daerah dalam sengketa kepemilikan wilayah dalam konteks NKRI 10 . Persoalannya judicial review yang diajukan para pihak dalam sengketa kepemilikan Pulau Berhala kepada MK bukan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang, tetapi menguji Undang-undang terhadap UUD. Seharusnya MK tidak hanya membangun argumentasi yang hanya merujuk kepada putusan MA semata, tetapi pertimbangan hukum yang didasarkan pada argumentasi-argumentasi konstitusionalitas yang dibangun oleh MK sendiri. 11 Pada putusan Nomor 32/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 62/PUU- X/2012 sebenarnya MK dapat membangun pertimbangan hukum untuk menilai konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31/2003 terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 maupun Penjelasan dalam Putusan Nomor 62Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dilakukan oleh MK pada putusan-putusan yang terdahulu yang penuh dengan argumentasi konstitusional, akademik dan logis. dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, h.8 10 Denny Indrayana, Negara Antara ada dan Tiada : Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008, h.9 11 Jimly asshidiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta : Konstitusi Press dan PT. Syaamil Citra Media, h. 269. 462 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala Kendatipun MK harus menghormati dan mengakui putusan MA karena memiliki objek sengketa yang sama namun pertimbangan putusan MK tetap didasarkan pada rasio decidendi yang dibangun MK sendiri. Misalnya MK membangun argumentasi perkara kepemilikan Pulau Berhala selain didasarkan pertimbagan konstitusinalitas undang-undang terhadap UUD 1945 namun pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimana yang terdapat dalam putusan MA yang didasarkan pada argumen historis, faktual dan penguasaan efektif menjadi pertimbangan yang dapat memperkuat dan memperkaya rasio decindendi putusan MK. 12 2. Undang-undang yang tidak Sinkron dan Harmonis : Sumber Sengketa Hukum Antar Daerah. Sumber “Sengkarut” kepemilikan Pulau Berhala yang berkepanjangan sebenarnya dipicu oleh tidak sinkron dan harmonisnya Undang-undang yang mengatur pemekaran wilayah. Setidaknya ada beberapa produk undangundang yang mengatur tentang pemekaran wilayah yang objek pengaturanya meliputi Pulau Berhala yaitu : a). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, b). Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan c). Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Namun ketiga undang-undang ini tidak sinkron dan harmonis mengatur tentang posisi Pulau Berhala. Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31/2003 tidak memberi batasan dan menjelaskan apa yang disebut sebagai “Selat Berhala”. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memasukan Pulau Berhala dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sementara penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa “Kabupaten Kepulauan Riau dalam Undang-Undang ini tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. 12 Jimly Assidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI,2006, h.118 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 463
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 75: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 127 and 128:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?