EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 kedudukannya tidak bisa disejajarkan atau disamakan dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang oleh Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol disebut sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak hanya memberikan kepastian posisi Pancasila sebagai dasar negara, Putusan MK juga membawa manfaat hukum (doelmatigheid) karena meskipun menyatakan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun mengingat manfaatnya bagi upaya membangun karakter bangsa, MK tetap mempertahankan dan mendukung upaya pendidikan karakter bangsa dengan tetap menyatakan konstitusional upaya partai politik maupun lembaga negara lainnya yang melaksanakan pendidikan politik melalui pemasyarakatan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. MK juga memberikan model pendidikan karakter yang perlu dilakukan oleh pengemban tanggung jawab tersebut yaitu pendidikan politik berbangsa dan bernegara sebaiknya juga perlu dikembangkan tidak terbatas kepada keempat hal tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya antara lain, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan lain sebagainya. Menjadi tugas pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam melaksanakan pendidikan karakter bagi warga negara segera merumuskan kembali dan mengimplementasikan model pendidikan karakter bangsa yang sesuai dengan kondisi kekinian dengan mendasarkan pada putusan MK Nomor 100/ PUU-XI/2013. Selain pemerintah lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK dapat saja melakukan pemasyarakatan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara, tetapi bukan sebagai tugas dan tanggungjawab utama, melainkan hanya tanggungjawab moral yang bersifat tambahan. Pemerintah perlu memikirkan alternatif untuk membentuk sebuah lembaga khusus untuk merumuskan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa. Lembaga khusus ini tentunya harus mengambil pengalaman dari keberhasilan sekaligus segala kelemahan lembaga pendahulu yang pernah dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan pendidikan karakter bangsa. lembaga yang 512 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dibentuk harus secara efektif mampu membudayakan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga dengan berorientasi pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan keutuhan bangsa dengan pengajaran yang membuka ruang dialogis dan bersifat dem<strong>ok</strong>ratis. DAFTAR PUSTAKA Fatmawati, 2010, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral, (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara), Jakarta: UI Press Hukumonline, “MK Kukuhkan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Istilah pilar kebangsaan dihapus”. http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt533d912c89a1c/mk-kukuhkan-pancasila-sebagai-dasar-negara, diakses 10 Mei 2014 Jimly Asshiddiqie, “Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Dan Kaedah-Kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”, Makalah dalam Kongres Pancasila III di Universitas Airlangga Surabaya, 1 Juni 2011, h. 8. Jimly Asshiddiqie, “Pemasyarakatan Pancasila Dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” hlm.2, http://www.jimly.com/makalah/namafile/54/Sosialisasi_ Pancasila.pdf, diakses 10 Mei 2014. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa Kompas, “Lunturnya Pancasila Berakibat Fatal”, Senin 2 Juni 2014, hlm. 2 Kuntowijoyo dalam Hajriyanto Y Tohari, “Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Sosial dan Politik Dalam Perspektif ke-Indonesia-an”, dalam Pusat Studi Pancasila UGM, Prosiding Kongres Pancasila V 2013 (Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat ke-Indonesiaan), Yogyakarta, 31 Mei-1 Juni 2013, h. 36. Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, h. 132-133. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 513
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 125: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 177 and 178:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?