EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan putusan tersebut, hak seseorang untuk bebas mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi sebagaimana dijamin UUD 1945 telah dijaga dan dilindungi dari penyelenggaraan kekuasaan negara secara sewenang-wenang. Ketiga, hak atas pengakuan dan jaminan atas kepastian hukum, hak mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup dijamin dan dilindungi dengan instrumen Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945. Dari jaminan konstitusional dimaksud, maka setiap orang berhak mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pembatasan terhadak hak ini. Sementara, Pasal 21 59 dan dan Pasal 47 Ayat (1) 60 dan (2) 61 Undang-Undang No 18/2004 tentang Perkebunan dinilai memiliki rumusan yang luas dan telah membatasi HAM untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi basic needs sebagai manusia. 62 Dalam pertimbangannya, MK menilai rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan sangat luas dan tidak terbatas. Rumusan pasal tersebut tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara. 63 Pertimbangan di atas, MK menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya dan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keempat, UUD 1945 menjamin hak setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 juga memperkuat keberadaan hak tersebut dengan menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sementara dalam pelaksanaannya, Pemerintah dan DPR justru menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 59 Pasal 21 UU Perkebunan menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” 60 Pasal 47 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”; 61 Pasal 47 ayat (2) menyatakan “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”, 62 Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, h. 27 63 Ibid., h. 104 424 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana beberapa ketentuan Undang-Undang dimaksud dinilai telah melanggar hak konstitusional yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Ketentuan yang dimaksud adalah : Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8); Pasal 64; Pasal 65 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan(9); Pasal 66 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Pada pokoknya, ketentuan tersebut mengatur tentang sistem outsourcing. Sistem ini menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas tidak menjamin adanya job security, tidak adanya kelangsungan pekerjaan karena seorang pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi disitu, akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi. Sehingga kontinitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang di outsourcing dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 64 Dalam permohonan ini, MK berpendapat, ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin konstitusi. 65 Untuk itu, MK memutuskan bahwa frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 Ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 66 Kasus-kasus uji materil di atas merupakan contoh nyata di mana dalam proses pembuatan sebuah undang-undang, para pembuatnya tidak luput dari kesalahan. Bisa jadi kesalahan itu karena sesuatu yang disengaja atas dorongan kepentingan tertentu atau bisa jadi kesalahan dimaksudm merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Idealnya, kesalahan yang berakibat terlanggarnya hak asasi manusia semestinya tidak terjadi. Namun praktik yang terjadi membukti bahwa kesalahan tersebut banyak terjadi. Karena itu pentingnya keberadaan mekanisme uji materiil yang dilaksanakan MK. Selain itu, dari contoh di atas, terlihat bahwa MK tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution), melainkan 64 Ibid., h. 7-8 65 Ibid., h. 41 66 Ibid., h. 46-47 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 425
Page 1 and 2: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6: Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8: Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 23 and 24: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 37: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 89 and 90:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?