EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Kata Kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
kurang relevan dengan sistem pemilu yang terpisah antara pemilu nasional (pileg dan
pilpres) dan pemilukada dengan sistem multi partai. Realitas politik dengan sistem yang
dianut saat ini, menimbulkan berbagai konflik antar konstituen, ongkos politik yang sangat
tinggi bagi pemerintah maupun kandidat (calon), menguatnya money politics yang sulit
dihindari sebagai dampak suara terbanyak, pengaruh negatif terhadap psikologi kandidat
ketika kalah ataupun menang dalam pertarungan politik, adanya koalisi yang tidak
“sehat” dalam pelaksanaan pemerintahan, karena berbagai kepentingan ideologi politik
dan individu, serta problematika terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan.
Korelasi antara sistem pemilu serentak dengan sistem multi partai yang disederhanakan
merupakan solusi alternatif dalam penguatan sistem presidensial untuk meningkatkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artikel kelima berjudul “Konstitusionalitas Dan Model Pendidikan Karakter Bangsa
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Dalam pembahasannya penulis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 menyatakan Pancasila sebagai dasar negara yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang oleh Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU
Parpol disebut sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara. Mengingat manfaatnya
bagi upaya membangun karakter bangsa, Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan
konstitusional upaya partai politik maupun lembaga negara lainnya yang melaksanakan
pendidikan politik melalui pemasyarakatan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika.
Mahkamah Konstitusi memberikan model pendidikan karakter yang perlu dikembangkan
yaitu tidak terbatas kepada keempat hal tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya
antara lain, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional,
dan lain sebagainya. Pemerintah pada dasarnya memegang tanggung jawab utama dalam
melaksanakan pendidikan karakter bagi warga negaranya. Pemerintah perlu memikirkan
alternatif untuk membentuk sebuah lembaga khusus untuk merumuskan dan melaksanakan
pendidikan karakter bangsa yang efektif.
Artikel keenam berjudul “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”.
Penulis berpendapat bahwa perkembangan transisi demokrasi di Indonesia berjalan sangat
pesat pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu perkembangan dalam bingkai
politik ketatanegaraan ditandai dengan rumusan konstitusi yang memberikan kerangka
dasar bernegara bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Atas dasar rumusan tersebut maka suksesi kepemimpinan dalam
cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dilaksanakan secara langsung sebagaimana
mandat Pasal 22 E ayat (2). Namun demikian dalam praktik ketatanegaraan pengaturan di
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemlihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden menunjukkan hal yang inkonsisten dengan rumusan di dalam konstitusi.
Artikel ketujuh berjudul “Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang
Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium”. Penulis berpendapat bahwa
Penggunaan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum Perpajakan, menimbulkan permasalahan hukum dalam tataran
konseptual. Bahwa Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara,
membutuhkan upaya paksa bagi Wajib Pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang
pada prinsipnya merupakan suatu bentuk kriminalisasi terhadap perilaku administratif.
Hukum Pidana, melalui Asas Legalitas menginginkan adanya pengaturan norma sanksi
yang tegas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan, nampak justru dilanggar
dalam UU KUP tersebut. Parameter tindak pidana perpajakan hanya dibatasi dengan unsur
Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
v