Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?<br />
sudah seharusnya pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan<br />
secara gratis. Dalam Pasal ini nampak bahwa pembuat Undang-Undang ingin<br />
menyusupkan ruh konsep negara “welfare state” dalam Undang-Undang<br />
Pelayanan Publik.<br />
G. Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik<br />
Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal<br />
34 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus<br />
berperilaku sebagai berikut:<br />
a. adil dan tidak diskriminatif;<br />
b. cermat;<br />
c. santun dan ramah;<br />
d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;<br />
e. profesional;<br />
f. tidak mempersulit;<br />
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;<br />
h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi<br />
penyelenggara;<br />
i. tidak membocorkan informasi atau d<strong>ok</strong>umen yang wajib dirahasrakan<br />
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<br />
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan<br />
kepentingan;<br />
k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan<br />
publik;<br />
l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam<br />
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi<br />
kepentingan masyarakat;<br />
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang<br />
dimiliki;<br />
n. sesuai dengan kepantasan; dan<br />
o. tidak menyimpang dari prosedur.<br />
Dengan pengaturan etika pelaksana pelayanan publik sebagaimana diatur<br />
dalam pasal tersebut diharapkan terwujud pelayanan prima bagi pengguna<br />
pelayanan publik di Indonesia.<br />
Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 447
Change language