EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana (sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan). Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan peluang memunculkan pemimpinpemimpin eksekutif alternatif. Keenam, Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan Penghematan serta Pencegahan korupsi politik, bersamaan dengan Pencegahan politik uang yang bisa mencapai ratusan Triliun Berdasarkan pertimbangan diatas dan memperhatikan keterangan dari ahli maupun DPR dengan mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 berbunyi: Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yang menyatakan bahwa (1) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Ketiga, Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Keempat, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Beranjak dari praktek ketatanegaraan mengenai proses politik dalam ranah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud diatas maka menarik untuk dilakukan refleksi dan evaluasi terhadap mekanisme sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia. Gagasan pelaksanaan Pemilu serentak oleh penulis dimaknai sebagai momentum untuk melakukan penataan demokrasi agar masa transisi demokrasi yang berlangsung dapat secara stimulan bergeser pada upaya untuk menuju konsolidasi demokrasi sehingga stabilitas politik dan keamanan negara dapat di kontrol dengan baik. 524 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Terwujudnya stabilitas dimaksud dengan sendirinya diharapkan akan mampu menopang kinerja pembangunan Pemerintahan yang terpilih agar tidak disibukkan dengan berbagai konflik politik yang terjadi. Namun demikian dalam tataran praksis proses konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi. Proses konsolidasi sangat memerlukan keyakinan pada legitimasi sistem demokrasi dan komitmen untuk melakukannya. Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi memerlukan lebih dari sekadar lip service bahwa demokrasi pada prinsipnya merupakan sistem pemerintahan terbaik, tetapi demokrasi juga komitmen normatif itu dibatinkan dan dicerminkan (habituation) dalam perilaku politik, baik dilingkungan elit, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. 10 Permasalahan Penulis memandang bahwa dibutuhkan adanya refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis hendak memaparkan isu hukum (legal issue) antara lain (1) Konstitusionalitas konsep pemilihan umum serentak dalam Perspektif Konstitusi. (2) Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam konteks check and balance dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Pembahasan 1). Konstitusionalitas Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Konstitusi dan Konsolidasi Demokrasi Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Redaksi itu yang tampil pertama kali meskipun dalam perkembangannya terjadi pergeseran paradigma yang semula rumusan konstitusi dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan 10 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Edisi Indonesia), Yogyakarta: IRE Press, 2003, h.85-87. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 525
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 87 and 88: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 137: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 189 and 190:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?