EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi dsb. Audensi/RDPU ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara lisan, tertulis maupun gabungan antara lisan dan tertulis. 2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan udang-undang alternative Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian rancangan undang-undang alternatif ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat rancangan undang-undang alternatif ketika rancangan undang-undang yang tengah dibahas di lembaga legislatif belum atau bahkan tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat luas. 3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat opini terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. Opini masyarakat ini dapat berupa artikel, jumpa pers, wawancara, pernyataan-pernyataan, maupun berupa tajuk-tajuk berita dari surat kabar dan majalah. 4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat dialog dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. 5. Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka mendukung, menolak maupun menekan materi yang tengah dibahas dalam proses pembentukan undangundang. 6. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh kejelasan persoalan terhadap materi yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. c. Partisipasi masyarakat pada tahap post legislative terdiri dari: 3. Unjuk rasa terhadap undang-undang baru Adanya undang-undang baru dapat disikapi beraneka ragam oleh masyarakat, karena sangat mungkin dengan undang-undang yang 594 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi baru itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sikap itu dapat berupa dukungan atau penolakan terhadap lahirnya undang-undang baru yang diwujudkan dengan unjuk rasa. 4. Tuntutan pengujian terhadap undang-undang Suatu undang-undang yang telah diproduk oleh lembaga legislatif dan telah disahkan oleh Presiden serta dimuat dalam Lembaran Negara mempunyai kekuatan mengikat dan sah berlaku di masyarakat. Meskipun demikian, dalam suatu negara demokrasi termasuk di Indonesia rakyat mempunyai keleluasaan untuk menanggapinya. Bagi masyarakat yang belum atau tidak puas dengan lahirnya undangundang dapat melakukan permohonan uji materiil terhadap undangundang tersebut. 5. Sosialisasi undang-undang Dalam rangka menyebarkan produk undang-undang yang baru dikeluarkan oleh lembaga legislatif, maka masyarakat dapat berpartisipasi melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan lahirnya undang-undang baru. Bentuk-bentuk kegiatan ini dapat berupa penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Dengan cara demikian, maka keberadaan suatu undang-undang tidak hanya tidak hanya diketahui oleh kalangan elit yang berkecimpung langsung dalam proses pembentukan undang-undang, tetapi akan cepat dikenal luas oleh masyarakat. KESIMPULAN Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pembaharuan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat (demokratis), maka seyogianya undang-undang yang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional dalam proses pembentukannya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ditandai dengan melibatkan secara aktif dan menyeluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi di dalamnya. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 595
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 157 and 158: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 207: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?