EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia UUD 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar untuk menggujinya melalui mekanisme judicial review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD 1945 peluang untuk mengajukan judicial review diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1). Masing-masing ketentuan berbunyi sebagai berikut : a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. b. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki hak atau wewenang untuk melakukan uji materil terhadap peraturan perundangundangan. Dalam hal ini, Sri Soemantri mengemukakan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan pera-turan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. 42 Mekanisme uji materil diyakini akan mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Selain itu, judicial review menimbulkan prinsip prudential (kehati‐hatian) pembentuk undang‐undang ketika membahas rancangan undang‐undang. 43 Sebab, hak judicial review yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengontrol kekuasaan legislatif, Presiden dan DPD. 44 Selain itu, yang jauh lebih penting adalah menjaga agar produk peraturan perundang-undangan 42 Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1997, h. 11 43 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 311. 44 Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung: Mizan, 2007, h. 385 420 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia tidak menyimpang dari UUD 1945 45 atau supaya hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 tetap terlindungi. D. Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan HAM Pembentukan MK sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945. Dalam negara hukum harus ada paham konstitusionalisme, di mana tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 46 Untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah memberikan wewenang atau hak uji materil kepada lembaga kekuasaan kehakiman. Apabila warga negara, baik perorangan maupun komunitas atau badan hukum yang merasa atau menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya undang-undang, mereka dapat mengajukan pengujian atas undang-undang yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi. 47 Khusus untuk perorangan warga negara dan kesatuan masyarakat hukum adat, mekanisme uji materil juga ditujukan untuk menjamin terlindunginya HAM yang dijamin UUD 1945. Beberapa putusan MK dapat dijadikan bukti untuk menilai bahwa uji materil yang dilakukan MK adalah untuk melindungi dan memajukan HAM di antaranya: (1) Putusan No 011-017/PUU-VIII/2003 tentang pengujian Undang- Undang No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2) Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (3) Putusan No 55/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; (4) Putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertama, hak untuk memajukan diri, hak atas pengakuan dan jaminan atas kepastian hukum, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan HAM yang dijamin dan dilindungi melalui Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28 I Ayat (2) 45 Beni K. Harman & Hendardi (Ed), Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review, Jakarta: JARIM dan YLBHI, 1991, h. 40-41 46 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Op.cit., h. 153 47 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 421
Page 1 and 2: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6: Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8: Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 23 and 24: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 33: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?