EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum didirikan oleh masyarakat. PANDI lahir sebelum seluruh peraturan perundangundang yang mengatur nama domain dikelurakan oleh pemerintah. PANDI telah melakukan pengelolaan nama domain sejak tahun 1998 dan telah mengeluarkan 5 kebijakan yang merupakan aturan dalam pengelolaan nama domain. Secara aturan internasional PANDI telah melalui prosedur 27 yang ditetapkan oleh lembaga internasional ICANN sehingga bentuk lembaganya tekah sesuai dengan peraturan internasional yang di keluarkan oleh ICANN dimana pengelola nama domain itu adalah lembaga nirlaba dan diberi kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri sehingga lembaga tersebut diperbolehkan mengeluarkan peraturan sebagai aturan main. Meskipun PANDI dianggap sebagai lembaga pengelola nama domain yang sudah sesuai dengan prosedur peraturan internasional akan tetapi keberadaan PANDI di Indonesia masih dianggap belum sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan pemerintah, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo diatur bahwa pembentukan lembaga pengelola nama domain (registri) harus berdasarkan rekomendasi dari Forum Nama Domain 28 dan di sahkan oleh Menteri terkait, karena lembaga pengelola nama domain keluar sebelum peraturan menteri ini keluar maka proses pembentukannya belum sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalam peraturan menteri tersebut, tetapi dalam permen tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan penyesuaian proses pembentukan lembaga pengelola nama domain di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun. Dalam pembentukan lembaga nama domain tersebut substansi yang harus di perjelas adalah tentang kedudukan nama domain sebagai bagian dari industri teknologi informasi/telematika, yaitu tentang kedudukan industri tersebut sebagai industri yang strategis bagi negara. Artinya jika semua pihak mengakui industri telematika merupakan industri yang strategis bagi negara maka pemilik industri tersebut adalah negara. Sehingga secara otomatis 27 dalam pengelolaan dan pendaftaran nama domain tetapi syaratnya adalah bahwa peraturan tersebut harus sesuai dengan peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 28 Selanjutnya kedudukan pemerintah dalam lembaga pengelola pendaftaran nama domain di Indonesia seharusnya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan ICANN bahwa negara hanya berperan sebagai lembaga Advisor yang bertugas memberikan pertimbangan pengelolaan nama domain dan memberikan perlindungan kepada para pengguna nama domain. Dalam peraturan menteri di sebutkan bahwa pemerintah membentuk Forum Nama Domain, yang terdiri Forum ini beranggotakan unsur pemerintah dan unsur perwakilan dari asosiasi. Pembentukan lembaga forum nama domain tersebut dapat di inisiasi oleh pemerintah dengan menunjuk Menteri terkait untuk menjadi ketuanya. Tujuan dari pembentukan forum ini adalah dalam rangka melibatkan pemerintah dalam mengelelola nama domain . 574 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum nama domain juga merupakan subjek yang dimiliki oleh negara. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa segala pengaturan tentang pengelolaan nama domain harus di lakukan oleh negara. Berdasarakn UUITE negara sudah memberikan ruang kepada semua pihak bahwa pengelola nama domain adalah masyarakat atau pemerintah. Artinya pemerintah sendiri telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan pendaftaran nama domain adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, asalkan pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penutup Lembaga pengelola dan pendaftaran nama domain yang tepat adalah lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat berbentuk nirlaba dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan lembaga tersebut dibentuk atas dasar rekomendasi Forum Nama Domain. Dalam pelaksanaannya lembaga pengelola dan pendaftaran nama domain akan diawasi oleh Menteri terkait. Hal lain yang harus ada adalah dibentuknya lembaga penyelesaian sengketa nama domain (ADR) sesuai dengan peraturan internasional dan bersifat independen. Kita dapat mengacu bentuk kelembagaan di Negara Australia. DAFTAR PUSTAKA Ahmad Ramli, 2006, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama Ahmad Ramli, 2012, Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Legislasi Vol 5 Nomor 4 Budi Rahardjo, 2000, Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet, Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang, Jakarta Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 575
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 187: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?