EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi dari dua pokok kata Yunani di atas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. 9 Istilah demokrasi itu sendiri secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar yang menjadi fokus orientasinya, yakni kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme. Artinya, bangunan demokrasi baru dianggap berhasil apabila nila-nilai dasar ini dapat diwujudkan. Pada gilirannya, nilainilai tersebut menjadi prasyarat terbangunnya demokrasi. Nilai-nilai inilah yang kemudian disebut sebagai esensi demokrasi atau kualitas keadaban demokrasi. Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial demokrasi harus dapat diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek prosedural demokrasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan tidak mungkin bisa mewujudkan nilai-nilai esensial itu. Dengan demikian, baik aspek esensial maupun prosedural demokrasi menempati posisi/peran yang strategis. Ia merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. 10 Sementara itu, dalam kamus Dictionary Webters didefinisikan demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas. 11 Menurut Dahlan Thaib: 12 “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya”. Afan Gaffar, dalam bukunya berjudul “Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi”, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut: 13 9 Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung: Eresco, 1987, h.6. 10 Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.62-63. 11 United State Information Agency, What is Democracy, 1999, h.4. 12 Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994, h.97-98. 13 Afan Gaffar, Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.15. 580 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi 1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya; 3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai; 5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan 6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain. Ni’matul Huda, dalam bukunya berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia”, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu: 14 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab; 2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurangkurangnya dua calon untuk setiap kursi; 3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik; 4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu: 15 14 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h.245. 15 Bagir Manan, “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II”, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung, 1994, h.2. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 581
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?