EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala Desa Berhala). Para pemohon menguji konstitusionalitas penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Alasan para pemohon mengajukan judicial review karena penjelasan Pasal 3 tersebut mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur di Pulau Berhala yang dibiayai APBD Kepulauan Riau atau APBD Lingga. Selain itu Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tidak memberikan kepastian hukum terkait kewenangan kontitusional pemohon dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya di Pulau Berhala. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal menarik dari putusan ini adalah pertimbangan hakim dalam mengambil amar putusan. Mahkamah menjadikan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 32/PUU-X/2012 sebagai dasar pertimbangan (mutatis mutandis) dalam putusan Nomor 62/PUU-X/2012. Dasar pertimbangan hakim menjadikan putusan nomor 32/PUU-X/2012 untuk memutus perkara Nomor 62/PUU-X/2012 karena pada prinsipnya kedua perkara tersebut sama dengan pokok permohonan para pemohon dalam perkara nomor 32/PUU-X/2012 kendatipun Undang-Undang yang di judicial review berbeda. Selengkapnya penulis mengkutip pendapat mahkamah. “Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan dalam permohonan Nomor 32/PUU-X/2012 adalah pada prinsipnya sama dengan pokok permohonan a quo walaupun tehadap Undang-Undang yang berbeda, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana telah dikutip di atas, mutatis mutandis, menjadi pertimbangan Mahkamah dalam permohonan a quo.” Putusan Nomor 62/PUU-X/2012 merupakan putusan “pamungkas” dalam sengketa kepemilikan Pulau Berhala yang diatur dalam berbagai undang-undang dan sekaligus memastikan bahwa status hukum Pulau Berhala masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Pendapat mahkamah selengkapnya menyatakan “… Oleh karena masih adanya beberapa Undang-Undang yang mengatur batas wilayah yang menyangkut status hukum Pulau Berhala yang 460 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum maka Mahkamah perlu memastikan status hukum Pulau Berhala masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau” Beberapa Catatan Penting tentang Tafsiran Hukum Mahkamah. 1. Pengakuan Mahkamah terhadap Putusan Mahkamah Agung. Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 62/PUU-X/2012 menarik untuk dikaji karena dua putusan tersebut memiliki “objek sengketa” yang sama yaitu Pulau Berhala dengan putusan yang berbeda. Pada putusan Nomor 32/PUU-X/2012 MK menolak permohonan pemohon, sedangkan dalam putusan Nomor 62/PUU-X/2012 menerima permohonan pemohon.Pada kedua putusan tersebut MK mendasarkan argumennya pada pengakuan dan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 yang telah memutuskan perkara tersebut. Pertimbangan MK untuk menjadikan putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 sebagai dasar untuk mengambil putusan Nomor 32/PUU- X/2012 dan Putusan Nomor 62/PUU-X/2012 menimbulkan perdebatan terkait : pertama, apakah dalam perkara judicial review MK dibenarkan untuk mengambil putusan berdasarkan pada putusan pengadilan lain yaitu Mahkamah Agung ? kedua, mengapa hakim MK tidak membangun argumentasi hukum tersendiri sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil putusan tersebut? Menjawab pertanyaan pertama menurut penulis argumentasi MK untuk menjadikan putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 sebagai dasar pertimbangan pada prinsip kepastian hukum dalam kerangka negara hukum harus dicermati dengan baik 8 . Untuk menjamin kepastian hukum dan pengadilan yang cepat dan sederhana memang terpenuhi karena MA telah mengambil putusan dalam kasus ini untuk menghindari terjadinya nebis in idem maka MK tidak perlu mempersoalkan substansi kasus, namun pertimbangan MK untuk sampai pada amar putusan belumlah maksimal dieksplorasi sehingga argumentasi hukum yang dibangun MK menarik diperdebatkan 9 . 8 Jimly asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta : Konstitusi Prees, 2006, h. 65. 9 M. Mahrus Ali, et,al,Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, Jakarta : Pusat Penelitian Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 461
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 73: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 125 and 126:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 127 and 128:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?