You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?<br />
Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Undang-Undang tentang<br />
Pelayanan Publik. 18<br />
Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik<br />
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta<br />
untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari<br />
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,<br />
dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<br />
dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia<br />
mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 19<br />
C. Definisi Pelayanan Publik<br />
Menurut Undang-Undang tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan<br />
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan<br />
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan<br />
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan<br />
oleh penyelenggara pelayanan publik.<br />
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009,<br />
ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa<br />
publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundangundangan.<br />
Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran,<br />
pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan<br />
hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber<br />
daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.<br />
Dengan definisi dan cakupan produk pelayanan publik sebagaimana<br />
tertuang dalam pasal di atas secara tidak langsung Indonesia sudah<br />
mengadopsi (ratifikasi) terhadap konsep negara kesejahteraan modern seperti<br />
dipraktekkan negara-negara oleh maju Eropa dan Amerika saat ini.<br />
D. Penyelenggara Pelayanan Pubblik<br />
Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi<br />
Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,<br />
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang<br />
untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk<br />
18<br />
Ibid.<br />
19<br />
Ibid.<br />
438<br />
Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Change language