EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Rakyat secara redaksional berubah menjadi dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah disebut dengan sistem demokrasi. Laurence Whitehead 11 merangkum pergeseran transisi kearah konsolidasi tatkala sistem demokrasi yang terkonsolidasi dianggap sebagai cara untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main (rule of the game) demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state dan civil society) mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Senada dengan pandangan diatas dengan mengutip pendapat dari Jimly Asshidiqie 12 bahwa konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersamasama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Dalam perkembangannya praktek demokrasi di era modern sudah tidak memungkinkan lagi dijalankan secara langsung, dalam arti seluruh rakyat berkumpul untuk membuat keputusan dan seluruh rakyat bersama-sama 11 Laurence Whitehead, dikutip dar Siti Zuhro, Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesai Selatan, dan Bali, Jakarta: The Habibie Center dan Tifa 2011, h. 22. 12 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 45. 526 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu muncul demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan Negara dan memilih pejabat yang akan menjalankan keputusan tersebut baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keputusan yang diambil dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak kehilangan kedaulatannya, walaupun telah memilih wakilwakilnya. Rakyat menilai kinerja para wakilnya, dan jika dipandang gagal atau tidak sesuai, wakil itu tidak akan dipilih lagi. Dalam konstruksi ketatanegaraan berikut ini penulis paparkan relasi antara kedaulatan rakyat, demokrasi dan pemilu dalam sebuah tatanan sebagai berikut: Gambar 1: Relasi Antara Kedaulatan Rakyat, Demokrasi dan Pemilihan Umum RAKYAT (Pemilik Kedaulatan) PEMILU - Mengevaluasi - Memilih PRES/WAPRES UU, APBN, KEBIJAKAN DPR, DPD KADA/WAKADA PERDA, APBD, KEBIJAKAN DPRD PROV. DPRD KAB/KOTA • Ikut menyusun • Melaksanakan • menyusun • Mengawasi Berdasarkan gambar diatas maka Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk menterjemahkan praktek demokrasi dan kedaulatan rakyat agar Pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaran. Dalam konteks tersebut tentunya organisasi negara hadir dan Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 527
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 139: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?