EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi
Rakyat secara redaksional berubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat. Rakyatlah yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan
pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan
Negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah
disebut dengan sistem demokrasi.
Laurence Whitehead 11 merangkum pergeseran transisi kearah konsolidasi
tatkala sistem demokrasi yang terkonsolidasi dianggap sebagai cara untuk
meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada
aturan main (rule of the game) demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya
merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga
politik tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi
bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society,
economic society, the state dan civil society) mengedepankan tindakan
demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Senada dengan pandangan diatas dengan mengutip pendapat dari Jimly
Asshidiqie 12 bahwa konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan
mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan
manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan
yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada
teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin
dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersamasama.
Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi
tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab
untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah
dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk
konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the
land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan
negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum
untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.
Dalam perkembangannya praktek demokrasi di era modern sudah tidak
memungkinkan lagi dijalankan secara langsung, dalam arti seluruh rakyat
berkumpul untuk membuat keputusan dan seluruh rakyat bersama-sama
11
Laurence Whitehead, dikutip dar Siti Zuhro, Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesai Selatan, dan Bali, Jakarta: The
Habibie Center dan Tifa 2011, h. 22.
12
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 45.
526
Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014