EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif b. Pelaksanaan pemilu betul-betul dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. c. Pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. d. Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung atas kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat tercapai. e. Pelaksanaan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrumen dan penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian pemilu. f. Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sementara itu secara internasional terdapat 10 kriteria untuk penilaian keberlangsungan sebuah pemilu 28 yaitu: a. Kebebasan berekspresi partai politik; b. Peliputan media yang berimbang mengenai peserta pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif); c. Pemilih yang terdidik; d. KPU yang permanen dengan staf ad hoc yang memiliki kompetensi; e. Pelaksanaan pemungutan suara dengan damai; f. Masyarakat sipil terlibat dalam semua aspek proses pemilu; g. Proses penghitungan suara yang transparan; h. Hasil pemilu yang dapat diaudit; i. DPT yang akurat; j. Proses penyelesaian konflik berjalan dengan baik. Beranjak dari beberapa syarat dan standar seperti diuraikan di atas, berikut dirumuskan beberapa formula mewujudkan pilpres yang demokratis dan aspiratif yaitu: 28 Hadar Gumay dkk, Laporan Kajian Undang - undang Pemilu Sebuah Rekomendasi Terhadap Revisi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Propinsi dan Kabupaten/Kota), Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu – CETRO, 2011, h. 2 – 3. 612 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif a. Pembentukan norma yang berkualitas dan responsif, baik pada tataran UUD 1945, Undang - Undang dan Peraturan KPU. Norma berkualitas yaitu norma yang secara substantif mampu mengendalikan berbagai aktivitas kepemiluan menuju pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bertanggungjawab. Sementara norma responsif yaitu substansi norma yang merupakan cerminan dari kehendak rakyat pada umumnya, tidak sekedar memenuhi visi politik peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. 29 Pada titik ini, menjadi penting simpulan Moh. Mahfud MD 30 bahwa “jika kita ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik”. Salah satu indikator demokratisasi kehidupan politik yaitu kebersediaan para legislator untuk membuka ruang partisipasi yang lebar saat pembentukan undang-undang, khususnya undang – undang yang berkenaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (electoral laws). b. Penyelenggara yang berkualitas, khususnya KPU dan perangkat sampai tataran KPPS agar lebih jujur, mandiri dan berintegritas. Terwujudnya kapasitas seperti ini dapat dimulai dari proses perekrutan (melibatkan lembaga independen) serta saat uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) oleh DPR benar-benar steril dari kepentingan politik sesaat. Kriteria fit and proper test adalah kompetensi, pengalaman, integritas dan moralitas. Ketika penyelenggara menjalankan tugas dan fungsi serta kewajibannya sungguh-sungguh mandiri dan imparsial serta menjunjung tinggi etika dan moralitas. Berkenaan dengan kemandirian penyelenggara, perlu ada komitmen atau konsensus bagi calon anggota KPU untuk tidak terlibat menjadi anggota partai politik minimal 5 tahun sejak berakhirnya masa kerja di KPU. 31 c. Pemilih yang rasional, cerdas dan bermoral. Kriteria pemilih semacam ini hanya bisa terwujud manakala pendidikan politik (baik formal dan nonformal) dilakukan secara intens dan sungguh-sungguh, baik oleh 29 Pro kontra perihal besaran dan keberlakuan parliamentary threshold dalam pembahasan UU Pemilu Legislatif (UU No. 8 Tahun 2012) maupun besaran presidential threshold dalam UU Pilpres merupakan sedikit gambaran pengutamaan kepentingan partai politik ketimbang kepentingan rakyat yang lebih luas. 30 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 380. 31 Usulan semacam ini dilandasi oleh kenyataan dimana setelah penyelenggaraan pemilihan umum (baik pemilu legislatif dan pilpres) ada beberapa oknum mantan anggota KPU yang “hijrah” menjadi pengurus partai politik besar, bahkan menduduki jabatan elit dalam kepengurusan partai tersebut. Hal ini tidak dapat ditutup kemungkinan adanya anggapan bahwa hal tersebut merupakan “konsesi” atas “bantuan” mantan anggota KPU dengan partai politik dimaksud saat pemilu. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 613
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 225: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?