EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif bagi partai politik untuk merumuskan aturan internal yang mengurangi hakekat dan makna frase “secara demokratis dan terbuka”. 19 Dalam pilpres 2004 dan 2009, terlihat bahwa partai politik dan atau gabungan partai politik melakukan penjaringan dan penyaringan calon secara terbatas dan elitis. Tidak saja menutup ruang bagi keterlibatan rakyat secara umum dan konstituen partai secara khusus, namun juga menutup ruang bagi anggota kepengurusan partai pada level atau tingkatan tertentu. Biasanya hanya dilakukan oleh pimpinan teras partai politik melalui forum rapat pimpinan nasional, kongres atau muktamar atau nama lainnya yang bersifat elitis. Kalaupun dilakukan jajak pendapat baik terhadap konstituen maupun rakyat pada umumnya, namun belum atau bahkan tidak menjamin untuk dijadikan pijakan dan panduan dalam seleksi calon presiden dan waki presiden. Patut dicatat bahwa ada pengecualian bagi Partai Golkar dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung, dimana pada masa penjaringan dan penyaringan calon presiden dan wakil presiden periode 2004 – 2009, telah memperkenalkan instrumen “konvensi” pada lingkup internal partai. Hal ini setidaknya menjadi terobosan dan praktik baru untuk lebih membuka peluang yang lebar bagi bakal calon untuk bersaing secara jujur dan terbuka. Hasil konvensi tersebut telah menjadi lembaran baru karena pasangan yang diusung Partai Golkar tidak identik dengan pimpinan partai. 20 Namun terobosan ini tidak dilanjutkan menjelang pilpres 2009 dan 2014. 21 Problematika lain yaitu ketentuan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% 19 Beberapa waktu lalu, perbedaan pendapat di kalangan DPP PPP terkait kebijakan Ketua Umum Surya Dharma Ali yang berkomitmen untuk mendukung Prabowo Subiyanto memperoleh penolakan dari sejumlah pengurus teras DPP maupun sebagian besar pimpinan wilayah PPP. Hal sama juga dialami Partai Golkar yang telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden – yang oleh beberapa kalangan – menganggap belum sepenuhnya melibatkan DPD tingkat II se Indonesia. 20 Hal ini terjadi karena pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2004, wadah penentuan calon presiden dan wakil presiden Partai Golkar dilakukan melalui Rapimnas dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi calon presiden. Pada akhir Juni 2012, Partai Golkar juga telah mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2014, yaitu Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar, dan juga diputuskan dalam forum Rapimnas. 21 Jelang pilpres 2014, Partai Demokrat juga menyelenggarakan Konvensi untuk menjaring dan menyaring calon presiden dan wakil presiden. 608 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Norma ini bernuansa politis karena lebih merupakan konsensus politik dari partai-partai besar untuk mengurangi atau bahkan menutup peluang bagi partai politik peserta pemilu lainnya. Bagi Abdul Latif 22 ketentuan tersebut memang mengurangi makna demokrasi ketika dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang fair di dalam pemilihan umum presiden. Desain itu juga mengurangi kesempatan partai-partai kecil menempatkan wakilnya di DPR. Problematika terakhir yaitu tidak adanya kesempatan atau peluang bagi kelompok masyarakat di luar partai politik untuk mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan konstitutif ini dipandang mengurangi hakekat dan nilai demokrasi, oleh karena warga negara yang bukan merupakan anggota partai politik atau konstituen, tidak memiliki peluang terlibat secara lebih awal dalam mempersiapkan calon pemimpin pemerintahan. Belum lagi diperparah dengan kenyataan perpolitikan Indonesia, dimana kinerja partai politik mendapat sorotan negatif karena kurang mampu dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kehendak rakyat. b. Problem Pemilu Aspiratif Penyelenggaraan pilpres yang demokratis tidak otomatis menjamin pemberian hak pilih dari setiap pemilih dilakukan secara aspiratif atau sesuai dengan keinginan atau kehendak otonom dari masing-masing pemilih. Dalam banyak hal, aspirasi pemilih tidak lagi otonom atau steril dari berbagai pengaruh, baik pengaruh politik, ekonomi, ideologi, kekerabatan, dan religiusitas. Pengaruh politik terjadi melalui ketaatan pemilih terhadap partai politik, sementara pengaruh ekonomi tampak melalui politik uang (money politic atau vote buying). Pengaruh ideologi dan religiusitas tampak melalui peranan tokoh agama atau ideologi yang berkembang, sedangkan pengaruh kekerabatan terlihat melalui pengaruh tokoh adat atau figur keluarga dalam suatu lingkungan. 22 Abdul Latif, Op.Cit. h. 35. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 609
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 221: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?