EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 11 Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Putusan MK meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan yaitu meniadakan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol dan menciptakan keadaan hukum baru yaitu Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol setelah putusan MK yang bunyinya menjadi pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a.pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui sifat putusan MK yang demikian, maka klaim kuasa hukum pemohon yang menyatakan bahwa Parpol dan MPR tidak berwenang lagi untuk melaksanakan pendidikan politik melalui empat pilar berbangsa dan bernegara perlu diberikan jawaban sebagai berikut: Pertama, sesuai dengan amar putusan perkara ini, MK tidak mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon yang meminta MK untuk menyatakan Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol dicabut, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan pembukaan UUD 1945. Sebaliknya MK hanya menyatakan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Melalui putusan yang demikian, maka Parpol tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol yang telah berubah isinya akibat putusan MK. Pasca putusan MK, Parpol tetap berkewajiban untuk memprioritaskan penggunaan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat yang salah satunya berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sepanjang tidak menyebut keempatnya sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara. Kedua, mengenai kelanjutan kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh MPR maka secara normatif 11 Pasal 47 UU MK 502 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan payung hukum antara kegiatan sosialisasi MPR selama ini dengan pendidikan politik oleh Parpol. Payung hukum kegiatan MPR adalah UU MD3 yang diturunkan dalam Tatib MPR, sementara yang digugat pemohon dan dikabulkan sebagian oleh MK adalah UU Parpol. Secara normatif MPR juga tidak pernah menggunakan istilah “empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” dalam UU MD3 dan Tatib. MPR. UU MD3 dan Tatib MPR hanya mencantumkan kewajiban anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI,dan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah “empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” hanya digunakan sebagai bentuk komunikasi politik MPR dalam memasyarakatkan keempat nilai-nilai luhur bangsa tersebut. MK dalam pertimbangan hukum menyadari benar bahwa permohonan ini hanya memeriksa konstitusionalitas Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol dan bukan memeriksa konstitusionalitas kegiatan sosialisasi “empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” yang dilaksanakan oleh MPR. Pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara ini sama sekali tidak menyinggung kegiatan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara MPR. MK dalam pertimbangan hukumnya menguraikan alasan munculnya Pasal 34 ayat (3b) huruf a yang mengatur mengenai pendidikan politik oleh Parpol merupakan sarana untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan peran dan fungsi parpol. Permasalahan konstitusional muncul oleh karena materi muatan Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol memberi pengertian keempat materi pendidikan politik didudukkan dalam posisi sama dan sejajar, yakni sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan MPR dalam memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang disebut dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan UU Parpol baik sebelum maupun sesudah putusan MK, namun mengingat sifat putusan MK dalam pengujian UU adalah menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (erga omnes) maka MPR tetap dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sepanjang tidak menyebut keempatnya dengan istilah “empat pilar berbangsa dan bernegara”. 12 12 Putusan Erga Omnes dapat juga diartikan putusan yang akibat-akibatnva berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang- undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Berbeda dengan Putusan “inter Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 5<strong>03</strong>
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 67 and 68: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 115: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 167 and 168:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?