EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia individual, melainkan hanya diakui sebagai hak individu yang berstatus warga negara saja. Hak ini tidak berlaku umum. Hak ini hanya dimiliki individu yang memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Hak dimaksud adalah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 28 Sedangkan hak terkait kelompok khusus merupakan hak bagi kelompok yang “dikhususkannya” oleh UUD 1945. Disebut kelompok khusus, karena UUD 1945 mengaturnya secara tersendiri dengan istilah tersendiri pula. Sekalipun sudah ada ketentuan terkait hak yang serupa, namun UUD 1945 tetap mengaturnya secara tersendiri. Contohnya hak anak atas kelangsungan hidup. Hak ini diatur secara khusus dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Padahal pada Pasal 28A UUD 1945 telah mengatur tentang hak setiap orang untuk hidup (setiap orang berarti juga termasuk anak, karena anak juga merupakan orang). Hal itu menandakan bahwa UUD 1945 memberikan perhatian khusus terhadap anak. Sebab, anak merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain anak, kelompok yang juga mendapatkan perhatian khusus dalam UUD 1945 adalah masyarakat tradisional masyarakat hukum adat. Pengakuan hak masyarakat adat atau indegenous people merupakan konsekuensi dari bahwa Indonesia adalah Negara yang multi-etnik, multi-kultur, multi-agama, dan multi-bahasa. 29 Jaminan penghormatan hak masyarakat tradisional diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua, ketentuan terkait kewajiban dalam konteks hak asasi manusia, terdapat dua ayat yang mengaturnya dalam UUD 1945, yaitu : 1. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, ter utama pemerintah. 30 2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain da lam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber negara. 31 28 Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 29 Buku Informasi (Seri ke-4), Kompilasi Rekomendasi Terhadap Indonesia oleh Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review), Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, h. 241 30 Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 31 Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 416 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Apa yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 sebagaimana pada poin satu di atas merupakan ketentuan yang berkenaan dengan kewajiban dalam konteks hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara terutama pemerintah wajib melaksanakannya. Ada empat kewajiban yang dibebankan kepada negara terkait hak asasi manusia, yaitu: melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Selain negara, juga ada pihak lain yang dibebani kewajiban terkait hak asasi manusia, yaitu individu. Berbeda dengan negara, individu hanya dibebani kewajiban untuk menghormati HAM orang lain. Sesuai dengan Pasal 28J Ayat (1), individu tentunya tidak dibebani kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang dibebankan kepada negara melalui Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945. Ketiga, ketentuan terkait pembatasan hak. Selain mengatur pengakuan terhadap HAM, UUD 1945 juga mengatur tentang pembatasan hak. Terdapat dua ayat terkait pembatasan hak, yaitu: 1. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan de ngan undang-undang dengan maksud semata-mata un tuk menjamin peng akuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertim bangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 32 2. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 33 Ketentuan pada poin satu di atas dimuat dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang atau setiap individu bukan tanpa batas. Melainkan bahwa hak seseorang hanya bebas dimiliki dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Adapun maksud pembatasan hak hanyalah sebatas untuk menjamin agar pelaksanaan kebebasan seseorang 32 Pasal 28J UUD 1945. 33 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 417
Page 1 and 2: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6: Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8: Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 23 and 24: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 29: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 81 and 82:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?