EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium Ironisnya, UU KUP memberikan kewenangan bagi DJP untuk memanfaatkan kewenangan berdasarkan diskresinya guna menentukan sanksi mana yang akan diterapkan. Sehingga UU KUP tersebut justru akan memunculkan penyelesaian secara transaksional antara fiskus dengan DJP. Bahwa pembuatan pelaporan terkait kewajiban atas perpajakan merupakan perilaku yang bersifat administratif, khususnya bagi Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), membutuhkan SDM yang sangat memahami bagaimana menyusun suatu pelaporan perpajakan. Kesalahan dalam melakukan pelaporan perpajakan tersebut akan berujung kepada terbitnya utang pajak yang akan ditagih oleh DJP. Dengan asumsi akan lemahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan, maka berangkat dari filosofi perpajakan dimana pajak merupakan iuran wajib warganegara terhadap negara, maka Negara dengan dibatasi oleh Undang-undang, membutuhkan sanksi pidana sebagai upaya paksa. Ironisnya, kebijakan legislatif dalam UU KUP tersebut tidak disusun secara rigid dan ketat, sebagaimana yang diinginkan oleh Asas Legalitas. Sehingga pengenaan sanksi pidana, baik karena kealpaan maupun kesengajaan, diserahkan kepada penggunaan diskresi dari pihak Pemerintah. Yang pada akhirnya, ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP menjadi ketentuan pemaksa dengan potensi menjadi perilaku transaksional. Sehingga memunculkan permasalahan yang cukup pelik, apakah kesalahan yang bersifat administratif menjadi patut untuk dipidana? Bagaimanakah seharusnya perancangan ketentuan sanksi yang bersifat memaksa dalam UU KUP, sehingga kepentingan negara tetap dapat terpenuhi? PEMBAHASAN a. Membatasi Kekuasaan Negara Dalam Memungut Pajak Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang di dalam alinea ke-empatnya memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu: untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi 542 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, demikian pula negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjamin potensi, harkat dan martabat setiap warga negara sesuai dengan hak asasi manusia. 11 Sehingga berdasarkan fungsi pajak regulerend, maka Pemerintah berkewajiban untuk membentuk pengaturan-pengaturan yang berkaitan tentang kekuasaan Pemerintah dalam memungut pajak kepada warga negara nya. Kekuasaan atau kewenangan negara dalam melakukan pungutan terhadap pajak, sebagai penerimaan negara, perlulah didasarkan kepada aturan-aturan yang sifatnya tertulis yang merupakan pengaruh yang sangat besar dari mahzab positivisme. Sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 23A UUD 1945, bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut telah secara jelas mendeskripsikan bahwa kekuasaan Negara dalam memungut pajak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Sehingga, ketentuan tersebut berimplikasi kepada pelaksana UU untuk pula dalam menerapkan sanksinya pun harus dilandaskan kepada asas kepastian hukum. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum di kalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan peramp<strong>ok</strong>an bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara Indonesia adalah negara hukum. 12 11 Freddy Harris, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penarikan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jakarta: BPHN, 2011, h. 48. 12 Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 137. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 543
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 207 and 208:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?