Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi<br />
Mengenai kerugian konstitusional selain menyebutkan dengan<br />
diberlakukannya Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol yang menempatkan<br />
Pancasila sebagai pilar dan bukan dasar negara telah melemahkan Pancasila<br />
sebagai way of life, ideologi negara maupun sumber tertib hukum Indonesia<br />
yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, pemohon juga<br />
mendalilkan bahwa pemohon yang diantaranya berprofesi sebagai dosen atau<br />
pendidik mengalami kesulitan, karena di satu pihak MPR mensosialisasikan<br />
Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di<br />
sisi lain pemohon sebagai pendidik/dosen mengajarkan Pancasila sebagai<br />
dasar negara. Pemohon menggugat UU Parpol, namun dalam permohonannya<br />
pemohon mendalilkan bahwa awal mula istilah empat pilar berbangsa dan<br />
bernegara yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan Indonesia sejak<br />
era kemerdekaan baru muncul sejak sosialisasi empat pilar berbangsa dan<br />
bernegara oleh MPR Periode 2009-2014.<br />
Inilah yang menarik dari permohonan ini, f<strong>ok</strong>us permohonan pemohon<br />
adalah Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol yang merupakan landasan<br />
hukum bagi Parpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota<br />
Parpol dan masyarakat, akan tetapi pemohon sebenarnya menggugat kegiatan<br />
sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara oleh MPR yang dilakukan<br />
dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,<br />
DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang dibuktikan dengan menyebut kerugian<br />
konstitusional yang dialami karena diakibatkan adanya kegiatan sosialisasi<br />
empat pilar berbangsa dan bernegara oleh MPR.<br />
Strategi pemohon untuk menggugat UU Parpol walaupun sasaran<br />
sesungguhnya adalah kegiatan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara<br />
yang telah terlebih dahulu dilaksanakan oleh MPR dapat dianalisis karena<br />
didasarkan pada alasan sebagai berikut: alasan pertama, frasa “empat pilar<br />
berbangsa dan bernegara” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol<br />
diyakini muncul sebagai pengaruh kegiatan sosialisasi empat pilar berbangsa<br />
dan bernegara yang terlebih dahulu telah dilaksanakan oleh MPR. Sistem<br />
kelembagaan negara Indonesia mengatur bahwa MPR terdiri atas anggota DPR<br />
dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut<br />
dengan undang-undang. 8 Mengingat anggota DPR yang juga menjadi anggota<br />
8<br />
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945<br />
Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 497