EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan agenda khusus membicarakan perumusan dasar negara Indonesia merdeka, Soekarno menggagas Pancasila sebagai Philosophisce grondslag (fundamen, filsafat, pikiran yang sedalamdalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya) dan gagasan Soekarno tersebut diterima oleh segenap anggota BPUPK dengan tepuk tangan riuh rendah. Kedua, para pendiri republik telah sepakat menempatkan Pancasila sebagai Philosophisce grondslag bagi NKRI dengan dicantumkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Ketiga, Alenia keempat pembukaan UUD menyebutkan frasa “dengan berdasarkan kepada”, menurut Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Kaelan M.S. frasa “dengan berdasarkan kepada” secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Hal ini didasarkan atas interpretasi historik sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara itu disebut dengan istilah Pancasila. Keempat, TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR- GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menempatkan Pancasila secara yuridis formal sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (negara) dalam urutan yang pertama dan utama. 7 Era reformasi melalui sidang istimewa MPR 1999 tetap konsisten berpegang bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dituangkan melalui TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Menurut Pemohon mengingat Pancasila dianggap sebagai bagian dari empat pilar berbangsa dan bernegara yang dibuktikan dengan adanya kata penghubung “dan” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol, maka dengan demikian berarti ada pilar Pancasila, Pilar UUD 1945, pilar Bhinneka Tunggal Ika dan pilar NKRI yang berarti kedudukannya sejajar. Padahal Pancasila adalah tidak setara dan tidak sejajar kedudukannya dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila adalah fondasi UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 7 Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan. Lihat Lampiran TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. 496 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai kerugian konstitusional selain menyebutkan dengan diberlakukannya Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol yang menempatkan Pancasila sebagai pilar dan bukan dasar negara telah melemahkan Pancasila sebagai way of life, ideologi negara maupun sumber tertib hukum Indonesia yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, pemohon juga mendalilkan bahwa pemohon yang diantaranya berprofesi sebagai dosen atau pendidik mengalami kesulitan, karena di satu pihak MPR mensosialisasikan Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di sisi lain pemohon sebagai pendidik/dosen mengajarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pemohon menggugat UU Parpol, namun dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa awal mula istilah empat pilar berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan Indonesia sejak era kemerdekaan baru muncul sejak sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara oleh MPR Periode 2009-2014. Inilah yang menarik dari permohonan ini, f<strong>ok</strong>us permohonan pemohon adalah Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol yang merupakan landasan hukum bagi Parpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat, akan tetapi pemohon sebenarnya menggugat kegiatan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara oleh MPR yang dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang dibuktikan dengan menyebut kerugian konstitusional yang dialami karena diakibatkan adanya kegiatan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara oleh MPR. Strategi pemohon untuk menggugat UU Parpol walaupun sasaran sesungguhnya adalah kegiatan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara yang telah terlebih dahulu dilaksanakan oleh MPR dapat dianalisis karena didasarkan pada alasan sebagai berikut: alasan pertama, frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol diyakini muncul sebagai pengaruh kegiatan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara yang terlebih dahulu telah dilaksanakan oleh MPR. Sistem kelembagaan negara Indonesia mengatur bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 8 Mengingat anggota DPR yang juga menjadi anggota 8 Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 497
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 161 and 162:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?