EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial menjalankan amanat konstitusi melalui partai politik yang dibangunnya. Sehingga hal itu dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakt sebagai subyek dari pemilu untuk menuntut representasi didalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Secara prinsip terkait dengan idealnya sistem pemilu adalah dengan berpedoman pada tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: (1) memungkinkan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai; (2) pergantian pejabat sebagai representasi rakyat; (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) melaksanakan prinsip hak asasi warga Negara 9 . Tujuan pemilu diatas mengindikasikan secara obyektif terhadap pelaksanaan pemilu secara serentak dengan berbagai pertimbangan yang konkrit. Yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 dalam proses peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan perundangundangan telah memberikan penjelasan secara teknis tentang kepemiluan. Pemilu serentak memaksa pemerintah untuk mengamademen perundang-undangan dalam persfektif efisiensi dan efektitas dalam penyelenggaraannya. Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak menjadi pintu masuk bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Sekalipun keputusan itu akan diimplementasikan pada pemilu tahun 2019, akan tetapi secara yuridis keputusan itu mengikat dan dijalankan secara konstitusional. Penting diingat bahwa keputusan itu mempunyai implikasi terhadap penguatan sistem presidensial. Disamping itu, meminimalisir adanya politik transaksional yang semakin tidak terkendali pada proses pendidikan masyarakat yang semakin tidak percaya. Hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan sistem presidensial. Presiden sebagai kepala Negara dapat melakukan fungsinya terhadap sistem presidensial secara sistematis korelatif dengan integrasi yang signifikan dalam kerjasama dengan DPR. DPR menjadi penguat dalam sistem presidensial terhadap kebijakn-kebijakan pemerintah. Presiden dapat melaksanakan wewenang presidensialnya dengan dukungan yang sangat kuat di parlemen sebagai penyangga pemerintahan melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai legislator. 9 Ibid. Jimly Asshiddiqie, Parpol dan Pemilu……………………….., h. 13 478 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial Sistem Partai Politik Multi Partai Sederhana Sistem parpol pascareformasi menjadi indikasi dari mahalnya ongkos politik dalam sistem pemilu di indonesia. Menjamurnya parpol pasca orde baru, menciptakan organisasi partai politik tidak terkendali dengan munculnya figurefigur politisi baru dalam gerbong politik baru pula. Pentolan partai masa orde baru berhamburan menciptakan partai politik. Hal itu dipengaruhi oleh mudahnya mendapatkan legalitas untuk menjadi peserta pemilu. Perkembangannyapun cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tabel 1 Perkembangan parpol pascareformasi No Katagori Pemilu 1999 2004 2009 2014 1 Terdaftari di Kemenkumham 148 1 12 79 57 2 Peserta pemilu 48 24 38 (6 Parpol Lokal Aceh) 12 (2 Parpol Lokal Aceh) 3 Partai di parlemen 4 Lolos electoral threshold 5 Lolos parliamentary threshold 19 16 9 - - 7 - - - - 9 - Sumber: diolah dari data Kompas, Senin 26 Juli 2010, hlm. 5. Ramlan Surbakti, dkk. 2011. Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Partai Politik. Seri Elektoral Demokrasi. Buku 3. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. Hal. 11. Dan http://news.liputan6.com/ read/434828/kpu-21-partai-terdaftar-ikuti-pemilu-2014. 57 parpol baru terdaftar dikemenkumham, 13 Juni 2007. Diunduh tanggal 08 April 2014. Tercapainya sistem pemilu yang efisien dan efektif, ditentukan pola oleh sistem partai politik sebagai peserta pemilu. Sistem parpol pada pemilu 2014 masih terbilang sangat banyak dengan 12 parpol nasional, dan 2 parpol local di Aceh. Multi partai politik menciptakan in-efisiensi dalam penyelenggaraan Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 479
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 91: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 143 and 144:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?