EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum sumberdaya nomor internet di kawasan Asia dan Australia. Sehingga pengatur pendaftaran nama domain langsung di kelola oleh lembaga pendaftaran domain di Australia . Pengaturan nama domain di Australia saat ini ada di bawah kendali au Domain Administration Ltd. (auDA). 22 Lembaga ini merupakan otoritas kebijakan dan industri badan self-regulatory untuk domain .au. Domain .au. Merupakan sumber daya vital nasional Australia, dan pada tahun 1999, sebagai puncak dari upaya sejak tahun 1995, auDA dibentuk untuk mengelola nama domain tersebut. Pada Desember 2000, Pemerintah Australia secara resmi mengesahkan Auda sebagai badan yang tepat untuk mengelola domain .au. Pengelola Nama Domain Singapura adalah SGNIC 23 dibentuk pada bulan Oktober 1995 dengan tujuan utama pemberian Ruang Internet nama domain di Singapura serta menyediakan forum bagi para Internet Service Provider l<strong>ok</strong>al dan badan pengawas untuk membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi yang efisien dari layanan internetdi Singapura. Pada Juni 1997, SGNIC didirikan sebagai perusahaan terbatas swasta, dimiliki sepenuhnya oleh Dewan Komputer Nasiona l (NCB). SGNIC kemudian dipindahkan ke Infocom Development Authority of Singapore (IDA) ketika pemerintah menggabungkan NCB dan Otoritas Telekomunikasi Singapura pada tanggal 1 Desember 1999. 4. Model Lembaga Pengelola Nama Domain di Indonesia Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatur nama domain adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) 24 . Namun dengan lahirnya UUITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani 25 . Persoalan tersebut dikarenakan, Pertama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE tidak semata-mata UU ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum. Kedua berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi 22 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091066 diakses tanggal 15 Juli 2013 http://www.auda.org.au/about/about-overview/ diakses tanggal 15 Juli 2013 23 http://www.sgnic.sg/page/history-sgnic diakses 17 Juli 2013 24 Tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE) yang merupakan turunan dari UUITE 25 Ahmad Ramli, Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Legislasi Vol. 5 Nomor 4, 2008, h. 2-3 572 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun berbagai peraturan pelaksana. Ketiga pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rezim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional. Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi hal itu adalah telah diwujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam UU ITE dan hal yang mendasar dari UUITE sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasi manfaat dan fungsi hukum (pengaturan dalam kerangka kepastian hukum). 26 Dalam peraturan yang ada dalam UUITE di sebutkan bahwa nama domain merupakan alamat internet yang dapat dimiliki oleh Perseorangan, badan hukum atau negara. Badan pengelola nama domain dapat dibentuk oleh masyarakat dan atau pemerintah, sementara itu pendaftaran nama domain dilakukan dengan asas “first come first serve” yaitu pendaftar pertama yang akan mendapatkan hak atas nama domain tersebut. Dalam PPSTE lebih di uraikan lagi bahwa para pihak dari pengelolaan dan pendaftaran nama domain terdiri dari 1)Registri yaitu pihak yang mengelola nama domain, 2) Registrar pihak yang di berikan hak untuk melakukan pendaftaran nama domain, 3) pengguna nama domain yaitu pihak yang dapat melakukan pendaftaran nama domain yaitu perseoranga, badan usaha atau negara. Lembaga pengelola nama domain dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat dengan bentuk badan usaha, hal ini diartikan bahwa jika lembaga nama domain yang dibentuk oleh masyarakat tidak bisa mengatasi perselisihan yang timbul maka pemerintah dapat mengambilalih tujuannya adalah supaya masyarakat pengguna nama domain dapat terlindungi dan merasa aman. Hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah bentuk dari lembaga pengelola nama domain, dalam UUITE dan PPSTE disebutkan bahwa bentuk lembaga pengelola nama domain adalah badan usaha hal ini lebih diperkuat dengan definisi registrar bahwa yang boleh menjadi registrar adalah orang, badan usaha atau masyarakat. Pengelolaan nama domain di Indonesia telah di kelola oleh pengelola nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan lembaga swasta yang 26 Sudikno Mert<strong>ok</strong>usumo dan A Pitlo,(1993) bab-bab Penemuan Hukum, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti, h 1. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksnakan dan hukum yang terlanggar tersebut tentunya harus di tegakan. Hanya melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakann hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu Kepastian Hukum ( rechtssichicheit), Kemanfaatan( zweck-massigkeit), Keadilan (gerechtigkeit) Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 573
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 185: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?