EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif Pada tataran teoretik, minim atau hilangnya otonomi pemilih dalam menentukan hak pilih, dapat ditelaah dari aspek perilaku pemilih. Perilaku memilih warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. 23 Ada lima pendekatan berkenaan dengan perilaku memilih warga negara yaitu 24 : 1. Struktural, melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. 2. Sosiologis, cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkritnya, pilihan seorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota – desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama. 3. Ekologis, hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. 4. Psikologi sosial, berkenaan dengan identifikasi partai, dimana persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih atas partai-partai yang ada. Konkritnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. 5. Pilihan rasional, melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Senada dengan pendapat Ramlan Surbakti, Joko J. Prihatmoko mengungkapkan bahwa untuk memahami kecenderungan perilaku memilih mayoritas masyarakat secara akurat, dapat digunakan dua pendekatan yang relevan. Pertama, pendekatan psikologi sosial. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai. Konkritnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh faktor-faktor lain. Kedua, pendekatan 23 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, h. 145. 24 Ramlan Surbakti, Ibid. H. 145 – 147. 610 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif rasional. Dalam pendekatan ini, kegiatan memilih dipandang sebagai produk kalkulasi untung dan rugi terutama digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak. 25 Dalam kenyataan di negara berkembang, perilaku memilih tidak sekedar ditentukan oleh beberapa pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (kepala adat dan kepala suku), religius (pemimpin agama), patron-klien (tuan tanah – buruh penggarap) dan birokratik-otoriter (para penjabat pemerintah, polisi dan militer). Pengaruh para pemimpin ini tidak hanya persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi dan ancaman paksaan. 26 Dari pengalaman penyelenggaraan pilpres 2004 dan 2009 tampak bahwa pengaruh atau tekanan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemilih dalam menentukan hak pilihnya terdiri dari: money politics, hubungan psikologis (hubungan pekerjaan), hubungan birokratik, kewibawaan (tokoh adat – warga adat), kekerabatan (kekeluargaan/clan), religius (tokoh agama), feodalisme/kedaerahan dan ideologi (nasionalisme, agama dan sosialis). Kenyataan ini menggambarkan bahwa perilaku memilih dari pemilih masih belum sepenuhnya didasarkan pada pilihan rasional atau pendekatan rasional sebagaimana diuraikan sebelumnya. 3. Formula Pilpres Yang Demokratis dan Aspiratif Problematika pilpres 2004 dan 2009 menjadi bahan perenungan untuk mewujudkan pilpres yang berkualitas, bersih, bertanggung jawab, demokratis dan aspiratif. Malik Haramain dan Nurhuda mengemukakan beberapa standar yang harus menjadi acuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang benarbenar demokratis (termasuk pilpres sebagai bagian pemilu), yaitu 27 : a. Pelaksanaan pemilihan umum harus memberi peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur dan adil. 25 Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem sampai Elemen Teknis, Yogyakarta: LP3M Universitas Wahid Hasyim Semarang & Pustaka Pelajar, 2008, h. 46 – 47. 26 Ramlan Surbakti, Op.Cit. 27 A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda Y., Mengawal Transisi, Refleksi Atas Pemantauan Pemilu 99, Jakarta: JAMPPI-PB PMII dan UNDP, 2000, h. 109 – 111. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 611
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 223: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?