EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagaamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan Hukum Indonesia seyogianya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut. 20 Berkenaan dengan tiga unsur cita hukum seperti tersebut di atas, Gustav Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Apabila dalam pembuatan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum yang tercermin dalam pasal-pasalnya yang bersifat rigid, maka nilai keadilan yang menjadi dambaan masyarakat dalam berhukum akan tergeser bahkan sulit untuk dilacak jejak keberadaannya. Bersamaan dengan hilangnya nilai keadilan karena lebih mengutamakan kepastian hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang maka akan hilang pula rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. 21 Sejak Indonesia merdeka, bangsa ini telah bersepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai kesepakatan luhur yang final (modus vivendi). Di dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan dasar dari negara ini didirikan, yakni Pancasila. Pancasila telah ditetapkan sebagai rechtsidee maupun grundnorm. Baik kedudukan sebagai rechtsidee maupun sebagai grundnorm, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai, menjiwai pembaharuan hukum di indonesia, baik pada tataran substansial (materi hukum), struktural (aparatur hukum) maupun kultural (budaya hukum). Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah (leitztern) kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia. Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang menjadi dasar penentu arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila dapat dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (leitztern). 22 20 B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: FH Universitas Parahyangan, 2010, h.84-85. 21 Maryanto, “Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, artikel dalam Jurnal Hukum Volume XXV No. 1 April 2011, h.429. 22 Siti Malikhatun Badriyah,Penemuan….loc.it 584 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi Dalam Konvensi Hukum Nasional disimpulkan tentang pentingnya Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional dan didasari landasan falsafah Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional merupakan sebuah desain komprehensif yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. 23 Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Grand Design adalah rancang bangun yang besar atau pola besar. Grand Design hukum nasional berarti rancang bangun yang besar dalam pembangunan sistem hukum nasional yang meliputi keseluruhan komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur hukum. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional harus berdasarkan dan diarahkan pada Pembukaan UUD 1945. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional harus tetap berdasarkan pada paradigma Pancasila, yaitu: 24 a. Paradigma Ketuhanan (moral-religius), b. Paradigma Kemanusiaan (humanistik), c. Paradigma Kebangsaan (persatuan/nasionalistik), d. Paradigma Kerakyatan/Demokrasi, e. Paradigma Keadilan Sosial. Dengan demikian sebenarnya sejak founding father telah meletakkan dasar negara dan menetapkan UUD 1945, sejak saat itu pula Indonesia telah memiliki grand design. Pada saat itu kita telah mempunyai politik hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. 25 Menurut penulis dalam konteks politik hukum, undang-undang yang akan dibentuk jelas dipengaruhi oleh politik hukum yang merupakan kebijakan resmi dari negara yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum. Padmo Wahjono dalam bukunya berjudul “Indonesia Negara Berdasakan atas Hukum” mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. 26 Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya 23 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008, Semarang: Pustaka Magister, 2008, h.136. 24 Ibid 25 Ibid 26 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasakan atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h.160. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 585
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 197: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?