EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan krativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. 10 Negara-negara maju di Eropa dan Amerika dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkini sudah mengacu pada paradigma pelayanan publik “New Public Service”, sebagai paradigma pelayanan publik yang ideal. Dalam paradigma NPM, administrasi publik lebih menekankan peran serta masyarakat dan sektor publik menuju manajemen pelayanan publik yang lebih propasar, sehingga menjadi pergeseran dari kebijakan dan administrasi menuju manajemen dengan mengadopsi manajemen sektor privat. Dalam perspektif ini praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional. Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan (customers) sedangkan pemerintah berperan mengarahkan (steering) pasar. Dalam perkembangannya konsep ini diterjemahkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka diperlukan standar pelayanan untuk menjamin kualitas pelayanan publik. 11 Paradigma The New Public Service (NPS). Menempatkan warga tidak hanya sebagai customer tetapi sekaligus masyarakat dipandang sebagai citizens yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi publik). Dalam konsep ini birokrasi publik dituntut untuk merubah dirinya dari government menjadi governance sehingga administrasi publik akan tampil lebih powerfull dalam menjelaskan masalah-masalah kontemporer yang terjadi di dalam bahasan publik. Dalam konsep ini birokrasi publik tidak hanya menyangkut unsur pemerintah saja tetapi semua permasalahan yang berhubungan dengan public affairs dan public interest. 12 Secara tegas NPS menyodorkan doktrin baru dalam pelayanan publik yakni ; 1) Serve Citizen not customer, 2) Seek the public interest, 3) Value citizenship over entrepreneurship, 4) Think strategically act democratically, 5) Recognize that accountability is not simple, 6) Serve rather than steer, dan 7) Value people not jus productivity. Dalam paradigma yang terakhir ini menunjukkan perlunya penciptaan kualitas pelayanan publik dan partisipasi 10 Akhmad Sukardi, Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun, h. 31 11 Agus Widiyarta, Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2012, h. 4 12 Ibid. 434 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? masyarakat menjadi sesuatu yang dominan untuk mencapai cita-cita sebagai negara kesejahteraan. Secara substansial harus dibangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (public service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemahaman demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayan-pelayan publik (public servant) yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru (the new paradigma) berubahnya birokrasi dari pangreh menjadi abdi alias pelayan masyarakat. 13 Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik akan menjadi sangat penting sehingga masyarakat bisa berperan mulai dari merumuskan kriteria pelayanan, cara pemberian pelayanan, mengatur keterlibatan masing-masing, mengatur mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik agar dapat secara bersama-sama membangun komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. B. Konsepsi Pelayanan Publik Yang Ideal Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; 2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan: a. Diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan; b. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : 1). Prosedur/tata cara pelayanan; 2). Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif; 13 Ibid. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 435
Page 1 and 2: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6: Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8: Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 23 and 24: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 47: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 99 and 100:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?