EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif Kemudian Lyman Tower Sargent 13 mengemukakan bahwa suatu negara demokrasi mesti memenuhi beberapa unsur : a. Citizen involvement in political decision making (warga negara terlibat dalam pembuatan keputusan publik). b. Some degree of equality among citizen (adanya persamaan sampai tingkat tertentu di antara warga negara). c. Some degree of liberty or freedom granted by citizen (adanya jaminan kebebasan dan kemerdekaan bagi warga negara). d. A system of representation (adanya sistem perwakilan). e. Rule of law (supremasi hukum). f. An electoral system-majority rule (adanya aturan sistem perwakilan mayoritas). g. Education (pendidikan) Beranjak dari beberapa uraian tentang hakekat dan kriteria negara demokrasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, tampak bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan umum sejatinya merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Negara Indonesia sejak awal pendiriannya oleh the founding fathers dikehendaki sebagai sebuah negara demokrasi, tercermin dari pemaknaan terhadap sila ke 4 Pancasila, rumusan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan pemilihan umum (legislatif dan eksekutif), adanya lembaga perwakilan, partisipasi publik dan keterbukaan publik. Terkait fokus tulisan ini, demokratisasi lebih diteropong pada tataran pilpres, yang berkenaan dengan pengisian jabatan, sebagai salah satu anasir dalam hukum tata negara. Menurut Harun Alrasid 14 dalam suatu negara demokrasi, pada umumnya pengisian jabatan presiden dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat (korps pemilih), yang diatur dengan perundangundangan. Calon presiden pada negara demokrasi pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik. 13 Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies, Illinois: The Dorsey Press, 1981, h. 31. Terjemahan oleh Penulis. 14 Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 23-24. 604 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif Bagi Maurice Duverger dalam bukunya l’Es Regimes des Politiques, cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. 15 Terkait dengan demokratisasi dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, instrumen lain yang cukup asasi dan relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yaitu pilihan bentuk pemerintahan republik dan bukan monarki. Dalam pandangan Bagir Manan, secara asasi paham republik (republicanism) mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum (rakyat banyak). Karena itu, institusi kenegaraan (state institutions) dalam republik harus senantiasa mencerminkan penyelenggaraan oleh dan untuk kepentingan umum. Kepala negara sebagai salah satu pemangku jabatan dalam pemerintahan republik harus mencerminkan kehendak umum dan ditentukan berdasarkan kehendak umum (publik). 16 Sebagaimana diungkapkan oleh Dahl dan Sargent, salah satu anasir atau unsur demokrasi yaitu adanya kebebasan untuk berkumpul atau berserikat. Salah satu perwujudannya di Indonesia yaitu adanya hak untuk mendirikan partai politik. Pentingnya eksistensi dan peranan partai politik dalam sebuah negara demokrasi (termasuk Indonesia) juga diungkapkan oleh Amin sebagaimana dikutip Harun Alrasid bahwa : “ mengadakan pemilihan di suatu negara yang berpemerintahan democratie yang memiliki penduduk berpuluh juta jiwa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ini cukup jelas. Kepartaian yang terdapat di setiap negara yang berpemerintahan democratish dan menyerupai salah satu sendi-sendi dari democratie adalah suatu unsur yang sangat mempengaruhi lancar tidaknya penyelenggaraan suatu pemilihan”. 17 15 Marzuki, Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD di Propinsi Sumatera Utara, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007, h. 7. 16 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII dengan Gama Media, 1999, h. 3. 17 Harun Alrasid, Op.Cit., h. 24 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 605
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 173 and 174: Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 191 and 192: Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 215 and 216: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217: Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 231 and 232: Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234: (UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238: Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240: Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242: Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244: Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?