EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia tidak berbenturan dengan pelaksanaan hak kebebasan manusia lainnya. Itu berarti bahwa pembatasan hak untuk maksud selain itu, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Pembatasan hak sebagaimana dimaksud Pasal 28J Ayat (2) merupakan otoritas negara. Hanya saja, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa ada sejumlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya negara tidak dapat menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum, 34 termasuk keadaan darurat sekalipun. 35 Sebab, hak-hak ini memiliki sifat absolut. 36 Hak tersebut merupakan HAM minimal yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun (non derogable). 37 Hak-hak itulah yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 sebagaimana terdapat pada poin dua di atas. Keempat, ketentuan tentang pengaturan lebih lanjut terkait jaminan pelaksanaan hak asasi manusia. Terdapat satu ayat pada Bab Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 yang memberi mandat kepada peraturan perundangundangan untuk mengatur pelaksanaan hak asasi manusia. Pengaturan itu dimaksudkan agar pelaksaan hak asasi manudsia dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikonstruksi sebuah konsep bahwa terdapat subjek yang bertindak selaku pemangku kewajiban dan subjek yang bertindak sebagai pemangku hak dalam konteks hukum hak asasi manusia. Pemangku kewajiban menurut UUD 1945 adalah negara dan individu. Negara dan individu memiliki beban kewajiban yang berbeda. Sebagai subjek, negara menjalankan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 28I Ayat (4), sedangkan individu menjalankan kewajiban sebagaimana termuat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Kewajiban negara yang ditegaskan Pasal 28I Ayat (4) adalah berkenaan dengan kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. 38 Artinya semua lembagalembaga yang menjalankan fungsi negara memiliki beban tanggung jawab atas 34 Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: ELSAM, 2009, h. 41 35 Manfred Nowak, Op.cit,.h. 62 36 Ifdhal Kasim, Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan (Buku I), Jakarta: ELSAM, 2001, h.xii 37 Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 190 38 Manfred Nowak, Op.cit,.h. 51 418 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia terselenggaranya penghormatan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Selain negara dan individu, yang juga bertindak sebagai pemangku kewajiban dalam HAM adalah korporasi multinasional. Masuknya korporasi multinasional sebagai pemangku kewajiban karena berbagai kebijakan negara di bidang ekonomi tidak saja sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan dibuat bersama atau atas instruksi dan pengaruh lembaga dana internasional dan kepntingan investasi perusahaan multinasional. 39 Adapun pemangku hak adalah individu dan kelompok khusus. Setiap individu merupakan pemangku hak atas segala hak yang dijamin dalam UUD 1945. Begitu juga dengan kelompok khusus seperti masyarakat hukum adat juga bertindak sebagai pemangku hak seperti dijamin dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945. C. Judicial Review Sebagai Salah Satu Mekanisme Perlindungan HAM UUD 1945 telah memberikan pengakuan dan jaminan atas HAM. Pertanyaan mendasar yang dapat dikemukakan: bagaimanakah memberikan jaminan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar? 40 Pertanyaan ini menjadi penting karena HAM yang dilindungi secara konstitusional melalui UUD 1945 akan dapat dilanggar karena alasan dan kepentingan tertentu, terutama terkait dengan kepentingan politik jangka pendek pembentuk undang-undang. Terkait kekawatiran tersebut Jeremy Waldron dalam The Dignity of Legislation menegaskan that legislation and legislatures have a bad name in legal and political philosopy, a name sufficiently disreputable to cast doubt on their credentials as respectable source of law. 41 Khusus terkait pelanggaran dalam bentuk kelalaian, berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan negara berpuang besar untuk itu. Peraturan perundang-undang yang dibuat baik oleh primary legislator, dalam hal ini DPR dan pemerintah (berupa undang-undang), maupun secondary legislator tidak selalu peka terhadap HAM. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara sewenang-wenang, sehingga berpotensi untuk terjadinya pelanggar hak asasi manusia. Terhadap kemungkinan pelanggaran melalui kebijakan atau regulasi, 39 Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, Op.cit., h. 55 40 Pelanggaran HAM didefenisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang termuat dalam konstitusi dan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Apabila negara tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, maka negara bersangkutan dapat dikategorikan telah melaku-kan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, dilakukan dengan perbuatannya sendiri (act by commission). Kedua, terjadi karena kelalaiannya sendiri (act by ommission). Pelanggaran dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk kelalaian dilakukan negara melalui kebijakan yang dibuatnya. 41 Jeremy Waldron, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 1999, h. 1. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 419
Page 1 and 2: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4: Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6: Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8: Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 23 and 24: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 31: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 43 and 44: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84:
Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?