You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kata Kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya<br />
kealpaan dan kesengajaan, yang penerapannya didasarkan kepada diskresi dari institusi<br />
yang berwenang. Sehingga memunculkan perilaku transaksional dalam tataran praktis.<br />
Oleh karena itu, prinsip ultimum remedium, menjadi sangat penting untuk menghindari<br />
penggunaan diskresi yang sewenang-wenang.<br />
Artikel kedelapan berjudul “Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan<br />
Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum”. Penulis<br />
menyatakan bahwa Penelitian memf<strong>ok</strong>uskan pada ditemukannhya model kelembagaan<br />
nama domain yang dibentuk oleh masyarakat tetapi masih dibawah pengendalian<br />
pemerintah dimana pembentukan lembaga pengelola pendaftaran nama domain (registri)<br />
dibentuk berdasarkan rekomendasi forum nama domain sehingga sehingga sesuai dengan<br />
prinsip-prinsip yang ada dalam UUITE yaitu membentuk lembaga nama domain yang<br />
berasal dari pemerintah dan atau masyarakat untuk menjamin kepastian hukum para<br />
pengguna nama domain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif<br />
kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan<br />
guna mengharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal<br />
guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga nama domain<br />
dan didukung dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan expertis di<br />
bidang teknologi Informasi. Kesimpulannya yang didapat dari penelitian ini adalah<br />
model lembaga pendaftaran nama domain (registrar) yang dibentuk adalah berasal dari<br />
masyarakat yang telah mendapat lisensi dari lembaga pengelola nama domain (registri)<br />
yang telah direkomendasikan oleh pemerintah melalui forum nama domain.<br />
Artikel kesembilan berjudul “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka<br />
Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Dem<strong>ok</strong>rasi”. Penulis berpendapat bahwa di<br />
era dem<strong>ok</strong>rasi langsung menuntut pembaharuan hukum nasional. Salah satu bagian<br />
pembaharuan hukum nasional, yaitu pembentukan undang-undang yang mengatur<br />
kehidupan seluruh bidang kehidupan. Secara formal dan substansi, undang-undang harus<br />
mencerminkan aspirasi rakyat (responsif) sehingga dalam proses pembentukannya pun<br />
juga melibatkan partisipasi aktif dari rakyat itu sendiri.<br />
Artikel terakhir ditutup dengan pembahasan terkait dengan artikel berjudul<br />
“Menggagas Pemilihan Presiden Yang Dem<strong>ok</strong>ratis Dan Aspiratif”. Sejak tahun 2004,<br />
pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Secara<br />
normatif, Indonesia telah berupaya mewujudkan pemilihan presiden dan wakil presiden<br />
secara lebih dem<strong>ok</strong>ratis, sebagaimana tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai<br />
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden<br />
dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan<br />
perundang-undangan. Namun, dalam praktik pilpres 2004 dan 2009, ditemukan beberapa<br />
permasalahan. Tulisan ini bermaksud mengidentifikasi sejumlah permasalahan pilpres,<br />
sekaligus menggagas formula untuk terwujudnya penyelenggaraan pilpres yang lebih<br />
dem<strong>ok</strong>ratis dan aspiratif.<br />
Akhir kata redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal Konstitusi edisi ini dapat<br />
memperkaya khasanah pengetahuan para Pembaca mengenai perkembangan hukum<br />
dan konstitusi di Indonesia dan juga bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar<br />
konstitusi.<br />
redaksi<br />
vi<br />
Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Change language