EJurnal_1409_03 Edisi september ok

Recommendations

Info

Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah final dan konstitusional. Hal ini dibuktikan saat dilakukannya perubahan UUD 1945, MPR sepakat tidak mengubah pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, meskipun ketentuan pasal-pasal UUD 1945 mengalami perubahan. 10 Selanjutnya MPR menjelaskan selain memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR sesuai amanat UU MD3 juga memiliki kewenangan untuk memasyarakatkan UUD 1945. Kemudian Tatib MPR juga menyebutkan MPR memiliki kewajiban untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai konsekuensi yuridis untuk melaksanakan beberapa kewajiban tersebut maka pimpinan MPR periode 2009-2014 memunculkan gagasan untuk menyusun metoda pemasyarakatan yang diberi nama “empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara” dengan disertai kesadaran bahwa banyak hal mendasar dan esensial lainnya dalam UUD 1945 yang juga perlu diinternalisasikan kepada seluruh masyarakat. Menurut MPR masing-masing pilar tidak dapat digeneralisir memiliki kesamaan kedudukan, tetapi secara eksplisit sesuai dengan kedudukannya yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Istilah pilar digunakan oleh MPR sebagai metoda untuk menyampaikan pesan penting kepada seluruh komponen bangsa tentang pentingnya empat hal yang p<strong>ok</strong><strong>ok</strong>, esensial, dan mendasar yang harus segera direvitalisasi dan direaktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang mengalami krisis karakter kebangsaan. 2. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 Terhadap permohonan ini, MK memberikan pertimbangan hukum bahwa permasalahan konstitusionalitas ini terjadi karena di dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol terdapat frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu…”, dengan adanya frasa tersebut Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal 10 Empat kesepakatan lainnya adalah: 1. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 3.Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal ( batang tubuh); 4. Melakukan perubahan dengan cara addendum. Sekretariat Jenderal MPR, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekjend MPR, 2012, h. 18. 500 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Ika dan NKRI yang menjadi materi pendidikan politik tersebut masing-masing diposisikan sebagai pilar yang masing-masing memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Menurut MK Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka pikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu disamping sebagai dasar negara,juga sebagai filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu. Amar putusan MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu…” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap Putusan MK ini Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (concurring opinion) dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat penyebutan istilah “pilar” terhadap Pancasila bertentangan dengan alenia keempat pembukaan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Pancasila merupakan dasar negara. Oleh karena itu MK perlu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan memberikan putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Dengan demikian frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan istilah pilar merupakan istilah dalam rangka sosialisasi empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Menurut Hakim Konstitusi Patrialis Akbar persoalan konstitusionalitas norma merupakan landasan utama bagi MK dalam melakukan uji materi suatu UU terhadap UUD. Pandangan atau pemahaman mengenai empat pilar itu mensetarakan, mensejajarkan, mensederajatkan antara satu pilar dengan pilar lain tidaklah tepat. Pancasila tidaklah bisa disamaratakan, disetarakan atau disejajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI atau UUD 1945 sekalipun. oleh karenanya menurut Hakim Konstitusi Patrialis Akbar apa yang dimohonkan oleh para pemohon pada dasarnya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma suatu UU melainkan implementasi nilai yaitu praktek yang terjadi dalam proses sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara, maka seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 501
Page 1 and 2:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 3 and 4:
Mahkamah konstitusi republik indone
Page 5 and 6:
Pengantar Redaksi Dari Redaksi Jurn
Page 7 and 8:
Kata Kunci bersumber dari artikel L
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pen
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64: Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Page 69 and 70: Tafsir Putusan Mk Tentang Sengketa
Page 83 and 84: Korelasi Pemilu Serentak dengan Mul
Page 107 and 108: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 113: Konstitusionalitas dan Model Pendid
Page 129 and 130: Pemilu Serentak dan Masa Depan Kons
Page 153 and 154: Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 165 and 166:
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dala
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Model Lembaga Pendaftaran Nama Doma
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Pembentukan Undang-Undang dalam Ran
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Menggagas Pemilihan Presiden yang D
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Biodata Saldi Isra, Guru Besar Huku
Page 233 and 234:
(UNDIP) di Semarang. Adapun karya-k
Page 235 and 236:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 237 and 238:
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Page 239 and 240:
Indeks I Incorporated in 534 Inkons
Page 241 and 242:
Indeks Pengarang A Abdul Hakim 586,
Page 243 and 244:
Daftar Isi Ria Casmi Arrsa ........
show all

EJurnal_1409_03 Edisi september ok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?